Sistem pemilu legislatif proporsional tertutup diusulkan oleh PDI Perjuangan serta Partai Golkar.
“Memang ada dua alternatif yang sedang dibahas yaitu, alternatif masih tetap sistem terbuka, yang kedua, ada beberapa fraksi yang ingin tertutup,” ungkap Saan dalam diskusi daring, Minggu .
Diketahui, dalam sistem proporsional tertutup, partai yang memegang kendali. Rakyat hanya memilih partai, sementara calegnya dipilih oleh parpol.legislatif proporsional tertutup diusulkan oleh PDI Perjuangan serta Partai Golkar.Namun, menurut Saan, Golkar masih membuka ruang apabila ada opsi sistem lain.
Meski belum menyampaikan sikap resmi, partai yang tetap ingin sistem pemilu proporsional terbuka antara lain, Partai Nasdem, PKB, PKS, Partai Demokrat, dan PAN.Dalam sistem proporsional terbuka, rakyat memilih langsung calegnya. Siapa yang paling banyak dipilih rakyat, maka dia yang akan duduk di legislatif.
Saan, yang merupakan anggota DPR dari Partai Nasdem, mengungkapkan, salah satu alasannya adalah ingin mencegah adanya oligarki elit partai.“Karena kita ingin memperkuat partisipasi publik terutama diberi kebebasan, hak-hak yang eksklusif sekarang di publik itu adalah hak untuk memilih anggota DPR, anggota legislatif yang mereka pandang baik,” ujar Saan.
“Yang kedua juga kita ingin menghindari tumbuhnya kembali oligarki elit partai dalam menentukan calon-calon terpilih,” sambung dia.Komisi II DPR sendiri menargetkan pembahasan RUU Pemilu selesai di akhir tahun 2020 atau paling lambat awal tahun 2021.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Peneliti LIPI: Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Tidak HaramPeneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Moch. Nurhasim mengatakan sistem pemilu proporsional tertutup tidak diharamkan.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR: rekap elektronik akan diatur dalam RUU PemiluWakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu akan memasukan aturan mengenai penggunaan teknologi informasi khususnya terkait rekap elektronik atau 'e-rekap'.
Baca lebih lajut »
Komisi II sampaikan poin krusial dalam draf RUU PemiluWakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mengatakan beberapa isu krusial yang ada dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang akan dibahas secara mendalam.
Baca lebih lajut »
Hadapi New Normal, ASN Lakukan Perubahan Sistem KerjaSistem kerja dalam tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 tetap memperhatikan pelayanan publik berjalan secara efektif.
Baca lebih lajut »
Sistem Kerja PNS Akan Fleksibel Selama New NormalPenyesuaian sistem kerja tersebut diperlukan untuk adaptasi selama pandemi virus corona (Covid-19) masih terjadi
Baca lebih lajut »