Perppu itu tidak menjawab persoalan yang membuat Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker inkonstitusional bersyarat.
PARTAI Demokrat mengkritik keras keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja . Sebab, penerbitan Perppu itu dinilai mengacuhkan demokrasi dan hanya mengakomodasi kepentingan segelintir kelompok.
Salah satu alasan MK menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat karena dinilai cacat prosedural dan formal. Serta, harus melibatkan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. AHY pun menyinggung salah satu syarat penerbitan Perppu yaitu kegentingan memaksa. Hal itu tidak terlihat pada Perppu Ciptaker karena materi aturan yang disusun tidak jauh berbeda dengan beleid lama.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Ciptaker, Bagaimana Tahap Pembentukan Sebuah Perppu?Tata cara pembentukan Perppu diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.
Baca lebih lajut »
Inilah Daftar 75 Undang-Undang yang Dihapus dan Diubah Perppu Cipta Kerja JokowiPerppu Cipta Kerja yang menggantikan omnibus law No. 11/2020 mengatur dan mengubah 75 Undang-Undang mulai dari BPJS hingga alih daya (outsourcing)
Baca lebih lajut »
Keputusan Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Dinilai Lecehkan Konstitusi: Ini Bencana Undang-undangJokowi beralasan, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 itu dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum terkait urusan investor di dalam dan luar negeri
Baca lebih lajut »
Buruh Muak dengan Gimmick DPR soal UU Cipta KerjaKelompok buruh memilih diterbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »
Soal Perppu Ciptaker, Anggota DPD Minta Presiden Laksanakan Putusan MK - JawaPos.comAnggota DPD RI Abdul Rachman Thaha menilai Perppu Ciptaker menunjukkan tanda-tanda otoritarianisme mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pelibatan rakyat
Baca lebih lajut »