Peradilan kasus sindikat pemalsuan oli kendaraan dinilai belum ditegakkan secara adil. Hal ini tercermin dalam sidang vonis para terdakwa yang
hanya dijatuhi empat bulan penjara.Praktisi hukum Teuku Afriadi mencermati, putusan yang tertuang dalam laman putusan MA Perkara Pidana No 207/Pid.sus/2023/PN GSK menandakan kasus pemalsuan oli kendaraan yang terjadi di Gresik, Jawa Timur ini belum dianggap sebagai peristiwa serius.
"Tentu ini sangat jauh dari rasa keadilan, khususnya bagi pemegang merek yang produknya dirusak oleh pemalsuan," kata Teuku Afriadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wajib Tahu, Ini Dampak Buruk Pemilik Motor Gunakan Oli PalsuPenggunaan oli palsu memiliki dampak negatif yang berantai, seperti mempengaruhi lerforma motor jadi lebih buruk dan itu tidak menjadi jaminan bisa kembali sep
Baca lebih lajut »
Gandeng ASPELINDO, Federal Oil Terus Berupaya Berantas Peredaran Oli PalsuJPNN.com : Federal Oil yang merupakan lini merek dari PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), berkomitmen memberikan dukungan dalam pemberantasan oli
Baca lebih lajut »
Federal Oil Dukung Pemberantasan Oli Palsu di PasaranPeredaran pelumas atau oli palsu masih marak di Tanah Air, tentunya hal tersebut tak hanya merugikan masyarakat sebagai konsumen. Maka itu, Federal Oil dukung pemberantas
Baca lebih lajut »
PB KAMI Menuntut Peredaran Oli Ilegal dan Sparepart Palsu Diusut TuntasJPNN.com : Menurutnya, perputaran uang dari kasus oli ilegal dan sparepart palsu ini mencapai ratusan miliar rupiah.
Baca lebih lajut »
Heboh Peredaran Oli Ilegal dan Sparepart Palsu, PB KAMI Menduga Ada Oknum yang Ikut 'Bermain'Berita Heboh Peredaran Oli Ilegal dan Sparepart Palsu, PB KAMI Menduga Ada Oknum yang Ikut 'Bermain' terbaru hari ini 2024-07-26 10:09:43 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PB KAMI Laporkan Dugaan Gratifikasi Oli Palsu di Kemendag ke KPKRatusan massa yang mengatasnamakan Pengurus Besar Komunitas Aktivis Muda Indonesia (PB KAMI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menginvestigasi Kementerian
Baca lebih lajut »