Rencana RPJMN harus diubah karena dinilai akan mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional. simplifikasicukairokok
jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembangunan jangka menengah nasional harus diubah karena dinilai akan mematikan industri hasil tembakau nasional lewat kebijakan simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi. Salah satu turunan dari RPJMN adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 77/02/ 2020 yang akan melakukan simplifikasi dan kenaikan cukai di tahun 2021.
Tempat yang boleh dan tidak boleh merokok. Sehingga anggota masyarakat yang tidak merokok seperti dirinya tidak terpapar asap rokok dari para perokok. Namun bukan peraturan yang mematikan produksi rokok baik langsung maupun lewat kebijakan simplifikasi dan kenaikan cukai yang tinggi. Selain itu, dia juga tegas menolak rencana Menteri Keuangan yang akan melakukan simplifikasi cukai di tahun 2021 sesuai PMK No. 77/02/2020.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Simplifikasi Tarif Cukai Ancaman Bagi Sektor IHT, INDEF: Waspadai Naiknya Rokok IlegalHadirnya simplifikasi tarif cukai dinilai bakal mengancam nasib para pelaku sektor IHT. simplifikasicukairokok
Baca lebih lajut »
Simplifikasi Tarif Cukai Ancaman Bagi Sektor IHT, INDEF: Waspadai Naiknya Rokok IlegalHadirnya simplifikasi tarif cukai dinilai bakal mengancam nasib para pelaku sektor IHT. simplifikasicukairokok
Baca lebih lajut »
PKB Nyatakan Rencana Pembubaran 18 Lembaga Perlu Didukung'Sikap Pak Jokowi ini perlu kita dukung sebagai ikhtiar dalam rangka membangun pelayanan publik yang baik dengan melakukan efisiensi sekaligus juga rantai birokrasi yang panjang itu dikurangi,' ujar anggota DPR RI Fraksi PKB Abdul Kadir Karding
Baca lebih lajut »
Pemerintah Didesak Lanjutkan Roadmap Simplifikasi Cukai RokokPemerintah didesak melanjutkan kembali roadmap simplifikasi strata tarif cukai hasil tembakau yang dihilangkan setelah revisi PMK Nomor 146/2017.
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi I Minta Kemenhan Jelaskan soal APBN yang Dikelola di Rekening PribadiAnggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding meminta penjelasan Kemenhan soal anggaran yang dikelola di rekening pribadi.\n
Baca lebih lajut »
Omnibus Law Cakup UU Bangunan Gedung, PKS Anggap Tak LayakFraksi PKS di DPR menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang diusulkan pemerintah sarat kejanggalan.
Baca lebih lajut »