PBNU memberi catatan bahwa harus dipastikan pemerintah melakukan jemput bola dan menfasilitasi sertifikasi halal, dan sistem...
ang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 , baik ketika UU itu masih dibahas di DPR, maupun ketika UU itu sudah disahkan.
"PBNU menelaah secara cermat isi RUU Cipta Kerja, terutama yang terkait dengan kemudahan perizinan berusaha dimana JPH menjadi satu kesatuan dengan persoalan perizinan ini, yang di dalamnya ada izin edar, SNI, jaminan produk halal dan perizinan berusaha itu sendiri," katanya dalam keterangan resminya, dikutipMenurut Kiai Said, PBNU bisa memahami adanya pencabutan dan perubahan beberapa norma UU JPH melalui RUU Cipta Kerja.
Terkait dengan hal ini, PBNU memberi catatan bahwa harus dipastikan pemerintah melakukan jemput bola dan menfasilitasi sertifikasi halal, dan sistem halal benar-benar satu pintu jenis perizinan yang lain. Dengan perubahan tersebut, tidak ada lagi monopoli penetapan kehalalan suatu produk oleh lembaga keagamaan tertentu. PBNU mendukung gagasan desentralisasi penetapan kehalalan suatu produk asal hal tersebut dilakukan lembaga-lembaga keagamaan yang kredibel dan dalam kiprahnya terbukti mempunyai kapasitas mengeluarkan pendapat keagamaan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBNU Sampaikan Lima Pokok Pikiran Terkait RUU Ciptaker |Republika OnlinePBNU menyampaikan gagasan dan aspirasi soal RUU Ciptaker jaminan produk halal.
Baca lebih lajut »
PBNU Setuju Penetapan Produk Halal tak Dimonopoli Satu Ormas |Republika OnlineSemua ormas yang berbadan hukum harus diperlakukan sama.
Baca lebih lajut »
RMI PBNU Harap Penyaluran Insentif Pesantren Secara Tepat |Republika OnlinePemerintah sampai saat ini belum memiliki data yang akurat berkiatan dengan pesantren
Baca lebih lajut »
Sikap Terbaru Partai Gelora Atas Kenaikan Parliamentary ThresholdPartai Gelora mengusulkan agar revisi yang akan datang fokus pada pelaksanaan Pilpres dan Pileg. PartaiGelora
Baca lebih lajut »
Aziz Syamsuddin Apresiasi Sikap Pemerintah Terkait Perairan NatunaAziz Syamsuddin meminta Indonesia tidak membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI. DPRRI
Baca lebih lajut »
Soal Prabowo, Ini Pilihan Sikap PAN |Republika OnlinePAN masih menunggu dan melihat perkembangan pencalonan Prabowo.
Baca lebih lajut »