ID
Advertisement

Sidang Silmy Karim: Terdakwa Pemerasan Izin Tinggal WNA Valutasi Rp168,9 Miliar

Sidang Silmy Karim: Terdakwa Pemerasan Izin Tinggal WNA Valutasi Rp168,9 Miliar
Silmy Karim · Pengadilan Tipikor · Pemerasan Imigrasi
Advertisement

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Silmy Karim mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta atas dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal WNA. Jaksa mendakwa Silmy memperoleh keuntungan sebesar Rp1,2 miliar dari kasus yang melibatkan nilai pemerasan Rp168,9 miliar dan gratifikasi Rp33,8 miliar, dengan sejumlah pejabat imigrasi lain juga disebutkan menerima uang haram.

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi pengurusan izin tinggal WNA di lingkungan Ditjen Imigrasi, Silmy Karim mengikuti sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis .

Mantan Wamen Imipas Silmy Karim membacakan nota perlawanan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis, 5 November 2026. Silmy didakwa melakukan pemerasan izin tinggal WNA senilai Rp168,9 miliar serta menerima gratifikasi sebesar Rp33,8 miliar. Momen itu terjadi saat sidang perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menjeratnya sebagai terdakwa. Silmy mengaku suaranya bergetar karena teringat anak-anak dan keluarganya.

Also readMerasa banyak pemberitaan OTT, Silmy Karim: Saya datang sendiri ke KPK

“Ya, saya ingat anak-anak dan keluarga,” kata Silmy di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis . Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Silmy melakukan pemerasan senilai Rp168,9 miliar. Dari jumlah tersebut, Silmy diduga menerima Rp1,2 miliar.

"Melakukan perbarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri, yaitu menguntungkan diri Terdakwa yaitu sebesar Rp1.200.000.000," ucap jaksa. Jaksa juga menyebut sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi turut diuntungkan dari perbuatan tersebut. Mereka adalah Plt Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam sebesar Rp500 juta dan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra sebesar Rp6.532.584.769.

Advertisement

Selain itu, ada Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji sebesar Rp2.881.871.025; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo sebesar Rp4.245.542.862; Ketua Tim Alih Status ITAS Juniadi Sri Priambudi sebesar Rp16.307.366.374; serta Staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah sebesar Rp50.965.111.560. Menurut jaksa, Silmy diduga melakukan pemerasan secara bersama-sama dengan Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi.

Perbuatan tersebut disebut dilakukan secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan Silmy saat menjabat Direktur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Dengan melakukan penerimaan secara tidak resmi dalam pelaksanaan penerbitan dokumen keimigrasian, yaitu surat izin tinggal kunjungan berupa izin tinggal kunjungan keadaan terpaksa atau ITKT dan izin tinggal kunjungan dalam keadaan darurat, selanjutnya terkait penerbitan dan perpanjangan izin tinggal terbatas atau ITAS, izin tinggal tetap atau ITAP," tutur jaksa. "Termasuk perubahan administrasi alih status atau altus, berupa alih status izin kunjungan menjadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap bagi warga negara asing yang dilakukan oleh biro jasa atau perusahaan penjamin dari warga negara asing," tambahnya.

Selain dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp33,8 miliar. Jaksa menyebut gratifikasi tersebut terdiri atas uang sebesar Rp2,5 miliar dan saham di sejumlah perusahaan sekuritas atas nama Silmy senilai Rp31,3 miliar. Atas perbuatannya, Silmy didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ikuti Kuisnya ➔

suaradotcom#28 in Indonesia

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini.

Advertisement

More on Hukum

See all

Berita Terbaru · Indonesia

See all
Up nextSilmy Karim sampaikan keberatan dakwaan pemerasan-gratifikasi hari ini