Sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) telah bergulir sejak Rabu (8/1). Anwar Usman, mantan Ketua MK, sempat tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh.
Anwar Usman terlihat mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan di panel 3 di Gedung I MK, Jakarta, Senin (13/1). Mantan Ketua MK itu sebelumnya dilaporkan dirawat di rumah sakit karena terjatuh sehingga tidak dapat ikut bersidang.Sidang hari ini dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, didampingi Enny Nurbaningsih dan Anwar Usman .
Panel 3 menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur selain itu juga menyidangkan perkara dari Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Donggala, Kabupaten Morowali, Morowali Utara, Parigi Moutong, Poso, Seram Bagian Timur, Sigi, dan Kota Palu.Sementara itu, panel 2 dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra yang didampingi Arsul Sani dan Ridwan Mansyur. Panel tersebut menyidangkan perkara dari Kabupaten Banggai, Bungo, Halmahera Tengah, Katingan, Lamandau, Merangin, Paniai, Pesisir Barat, Raja Ampat, Sumba Barat, Toba, dan Kota Dumai. Adapun, panel 1 dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi M. Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic P. Foekh. Pada hari ini, panel tersebut menyidangkan sengketa hasil Pilgub Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.Tidak hanya itu, panel 1 juga menyidangkan perkara dari Kabupaten Barito Selatan, Barito Utara, Kapuas, Kepulauan Talaud, Kotawaringin Timur, Kutai Kartanegara, Labuhanbatu, Mandailing Natal, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Murung Raya, dan Kota Palangka Raya.Sidang sengketa Pilkada 2024 mulai bergulir di MK sejak Rabu (8/1). Pada sidang perdana, Anwar Usman tidak dapat ikut bersidang karena dirawat di rumah sakit akibat terjatuh. Jadwal persidangan di panel 3 juga sempat disusun ulang karena jumlah hakim di tiap panel tidak boleh kurang dari tiga hakim konstitusi. “Tetap harus tiga hakim, tidak boleh kemudian jadi dua hakim. Itu kondisinya. Menunggu mereka (hakim konstitusi yang lain) off (luang) dahulu satu, baru ditarik ke panel tiga. Jadi, ada hakim yang kami pinjam. Ibaratnya begitu,” terang Enny Nurbaningsih yang juga Juru Bicara MK, Rabu (8/1).Berdasarkan Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2024, sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8 - 16 Januari 2024. Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU selaku pihak termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu, akan digelar pada tanggal 17 Januari - 4 Februari 2025.MK memiliki tenggat waktu 45 kerja untuk mengadili seluruh perkara yang telah diregistrasi. Adapun total perkara sengketa Pilkada 2024 berjumlah 310 perkara, terdiri atas 23 perkara terkait sengketa hasil pemilihan gubernur, 238 perkara bupati, dan 49 perkara wali kota.
PILKADA 2024 MK SENGKETA PILKADA ANWAR USMAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jumlah Permohonan Sengketa Pilkada 2024 di MK Terus BertambahPer Sabtu, 14 Desember 2024, Mahkamah Konstitusi telah menerima 283 permohonan terkait sengketa pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
Sengketa Pilkada 2024, Sidang Perdana dijadwalkan 8 Januari 2025Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengumumkan jadwal sidang perdana untuk perkara sengketa Pilkada 2024. Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan akan digelar pada 8 Januari 2025.
Baca lebih lajut »
MK Jadwalkan Sidang Sengketa Pilkada 2024 Bakal Digelar 8 Januari 2025Berita MK Jadwalkan Sidang Sengketa Pilkada 2024 Bakal Digelar 8 Januari 2025 terbaru hari ini 2024-12-19 16:06:18 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Mahkamah Konstitusi Siap Sidang Sengketa Pilkada 2024Mahkamah Konstitusi (MK) telah melakukan gelar perkara untuk 309 perkara sengketa hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024. Sidang perdana akan dimulai pada Rabu (8/1/2025).
Baca lebih lajut »
MK Mulai Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024Mahkamah Konstitusi (MK) memulai sidang sengketa Pilkada Serentak 2024 hari ini, Rabu (8/1/2025), dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Terdapat 47 sidang gugatan hasil Pilkada Serentak yang akan dijadwalkan, termasuk gugatan hasil Pilkada Gubernur Jawa Timur 2024.
Baca lebih lajut »
MK Sidangkan Sengketa Pilkada 2024 dengan Metode Sidang PanelMahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan wali kota atau sengketa Pilkada 2024 dengan metode sidang panel. Terdapat tiga panel hakim yang akan menangani perkara-perkara tersebut. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada tanggal 8–16 Januari 2024. Sementara itu, sidang dengan agenda mendengarkan jawaban KPU, keterangan pihak terkait, dan keterangan Bawaslu akan digelar pada tanggal 17 Januari–4 Februari 2025.
Baca lebih lajut »