Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan rencana pemangkasan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) kedepannya. Utamanya menyasar BPR yang tak lagi sehat secara kinerja.
Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan rencana pemangkasan jumlah Bank Perekonomian Rakyat kedepannya. Utamanya menyasar BPR yang tak lagi sehat secara kinerja.
Secara jumlah, saat ini tersisa ada 1.566 BPR dan BPR Syariah per Maret 2024. Angka ini setelah adanya pengurangan sekitar 66 BPR dan BPRS dari jumlah 1.623 pada 2021 lalu. 'Jadi memang kalau kita lihat konsolidasi yang kita lakukan juga tidak melakukan penggabungan terus mengurangi kantor, tidak, kantor itu tetap ada tetapi kemudian menjadi kantor cabang,' sambungnya.
'Jadi memang tahap skrg itu bisa dikatakan 1-2 tahun ini mungkin tahap pembersihan dulu sehingga nanti BPR itu betul2 menjadi kuat,' kata dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Siap-Siap, Aksi OJK Bakal Bikin Ratusan BPR LenyapOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sedang melakukan 'pembersihan' terhadap Bank Perekonomian Rakyat (BPR) atau BPR Syariah.
Baca lebih lajut »
OJK Cabut Izin Usaha BPR Dananta di Kudus, Nasabah Diminta TenangPenutupan BPR Dananta menambah daftar panjang BPR yang ditutup OJK.
Baca lebih lajut »
Tunggu Aturan Rampung, OJK Bakal Larang 1 Orang Kuasai Banyak BPROtoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur batas maksimal seseorang punya Bank Perekomian Rakyat (BPR). Nantinya, satu orang hanya boleh memiliki satu BPR.
Baca lebih lajut »
Harga Laptop Bakal Makin Mahal, Komputer Kantor Juga KenaSiap-siap karena harga laptop dan komputer bakal makin mahal.
Baca lebih lajut »
Siap-Siap, ASN DKI yang Bolos Bakal Dapat Sanksi Tegas Dari Heru BudiJPNN.com : Heru Budi Hartono bakal memberikan sanksi kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang bolos pada hari pertama kerja.
Baca lebih lajut »
Siap-Siap Pemerintah Bakal Bahas Lagi Pembatasan Pembelian PertalitePemerintah akan segera membahas kembali aturan pembatasan pembelian volume BBM bersubsidi jenis Pertalite usai Lebaran 2024.
Baca lebih lajut »