Para pejabat birokrasi di lingkungan pemerintahan harus siap-siap dengan kebijakan ekstrem Presiden Jokowi. PelantikanJokowi
- Para pejabat birokrasi di lingkungan pemerintahan harus siap-siap dengan kebijakan ekstrem Presiden Joko Widodo , yakni pemangkasan eselonisasi jabatan.
Hal itu menjadi bagian dari 5 program prioritas Jokowi - Ma'ruf, untuk menyederhanakan birokrasi secara besar-besaran. "Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatanfungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan pertama setelah pelantikannya bersama Wapres KH Ma'ruf Amin, di Gedung MPR, Jakarta, Minggu .
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegas Presiden ketujuh RI tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jokowi Bakal Pangkas Jumlah Eselon jadi Dua LevelPresiden Joko Widodo bakal memangkas jumlah pejabat eselon di tiap kementerian menjadi dua level demi mewujudkan birokrasi yang sederhana.
Baca lebih lajut »
Soal Kabinet, Arteria: PDIP tak Mau Tambah Beban Pak JokowiPDIP, kata dia, tidak menuntut jumlah menteri yang banyak kepada Jokowi.
Baca lebih lajut »
Usai Dilantik, Jokowi Mau Birokrasi Berorientasi pada HasilPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung tabiat birokrasi Indonesia.
Baca lebih lajut »
Jokowi Mengira Muhadjir Effendy Naik Panggung Mau Mengaji, Ternyata MenyanyiJokowi juga kaget mendengar suara Kapolri Tito Karnavian, dan membandingkannya dengan Paul Anka. Jokowi
Baca lebih lajut »
Waketum PAN: Kami Ada di Luar Pemerintahan, Tak Mau Tambah Beban JokowiWakil Ketua Umum PAN Mulfachri Harahap menyatakan partainya hingga saat ini masih tetap berada di luar pemerintahan.
Baca lebih lajut »
Soal Kursi Kabinet, PDIP Tidak Mau Bebani JokowiPDIP, kata Arteria menyerahkan sepenuhnya penentuan menteri termasuk jumlah untuk masing-masing partai koalisi kepada Jokowi.
Baca lebih lajut »