Fraksi Partai Demokrat di DPR sepakat dengan UU IKN yang sudah disahkan tetapi tetap memberikan catatan kritis. Selengkapnya: 👇 RUUIKN
menegaskan, pihaknya sepakat dengan UU Ibu Kota Negara yang sudah disahkan. Meskipun, demikian, Partai Demokrat tetap memberikan sejumlah catatan kritis.RUU IKN
Selain itu, kata Suhardi, sekitar 2.058 hektare kawasan hutan di lokasi IKN baru akan berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman. Karena itu, tutur dia, perlu melakukan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan.“Jangan sampai 2.058 hektare kawasan hutan yang di dalamnya ada potensi kayu, tambang, dan lain sebagainya menjadi rebutan para pihak, justru akan merusak lingkungan.
Catatan berikutnya, terkait lingkungan. Menurut dia, pemindahan ini berkonsekuensi pada kemungkinan pengelolaan sumber daya alam yang terus menerus dan praktis akan mempengaruhi fungsi ekologis jangka panjang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ditolak Satu Fraksi, DPR Tetap Sahkan RUU IKN jadi UU'Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU IKN dapat disetujui menjadi undang-undang?,' tanya Puan di Gedung DPR, Selasa (18/1).
Baca lebih lajut »
Nusantara bakal Jadi Nama IKN Baru, Fraksi PKS dan DPD Tak SetujuPKS dan DPD belum memberikan persetujuan terhadap pemilihan nama Nusantara untuk ibu kota negara (IKN) baru.
Baca lebih lajut »
Demokrat: IKN Nusantara Harus Sesuai Harapan Indonesia |Republika OnlineNama ibu kota negara baru untuk Indonesia diusulkan adalah Nusantara.
Baca lebih lajut »
UU IKN Disahkan, Ini 5 Visi Jokowi Pindahkan Ibu Kota NegaraPemindahan ibu kota Negara ke Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan, keunggulan wilayah, serta kesejahteraan.
Baca lebih lajut »
IKN Sah Jadi Undang-UndangDPR mengesahkan RUU IKN menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung DPR di kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022).
Baca lebih lajut »