Persoalan Sertifikasi Laut dan Penolakan Reklamasi di Desa Gersik Putih, Sumenep.
– Setelah munculnya fenomena ratusan hektare laut di Sidoarjo yang bersertifikat Hak Guna Bangunan sejak 1996, isu serupa kembali mencuat. Kali ini, perhatian tertuju pada wilayah perairan Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.Di sana, lebih dari 20 hektare wilayah laut disinyalir telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep.
"Kami akan terus menghadang segala upaya reklamasi ini. Laut adalah bagian dari kehidupan kami, dan kami tidak akan menyerah," tandas Siddik.Siddik menjelaskan, konflik terkait reklamasi di Desa Gersik Putih telah berlangsung sejak lama, dengan beberapa peristiwa penting: Pertama, Tahun 2013: Rencana reklamasi ditolak oleh Badan Permusyawaratan Desa Gersik Putih bersama masyarakat. Kedua, Tahun 2018: Penolakan dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah desa Gersik Putih.
Skor Survei Penilaian Integritas tahun 2024 sudah berhasil diluncurkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu 22 Januari 2025 kemarin. Jelajahi Cianjur dengan mencicipi kuliner viralnya! Dari Cuanki Teh Yuyun hingga Mie Bakar Kojo, temukan pengalaman rasa unik yang akan memanjakan lidah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menguak 'Kotak Pandora' HGB 656 Ha di Laut SidoarjoBenarkah pengelolaan lahan itu terkait dengan proyek lama rencana pengembangan Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo?
Baca lebih lajut »
PT PAL: KRI Kerapu-812 siap amankan laut RI setelah lewati program R41PT PAL Indonesia memastikan Kapal Republik Indonesia (KRI) Kerapu-812 berjenis Fast Patrol Boat (FPB) siap kembali mengamankan wilayah laut Indonesia setelah ...
Baca lebih lajut »
Bagaimana Nasib Investigasi Pagar Laut di Tangerang Setelah Mulai Dibongkar?KKP menyayangkan pembongkaran pagar laut di Tangerang dilakukan tanpa koordinasi dengan mereka, yang berpotensi mengaburkan proses hukum.
Baca lebih lajut »
DPR RI Harapkan Evaluasi Kinerja Menteri KKP Setelah Skandal Pagar Laut di TangerangAnggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Sakti Trenggono terkait skandal pemasangan pagar laut sepanjang 30 kilometer di pesisir Tangerang. Arif menduga proyek ini dilakukan dalam waktu lama dan meminta status Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap PIK 2 ditinjau ulang jika pengembang terbukti terlibat.
Baca lebih lajut »
KLH Lakukan Pengukuran Kualitas Air Laut Setelah Penyegelan Pemagaran di TangerangKementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melakukan pengukuran kualitas air laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, untuk mengetahui dampak dari pemagaran perairan yang telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KLH/BPLH menyebut pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km di 6 kecamatan tersebut tidak memiliki dokumen lingkungan. Selain pengukuran, KLH/BPLH juga akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga terkait.
Baca lebih lajut »
20 Orang Hilang Setelah Jatuh dari Kapal di Laut Bergelora di Lepas Pantai LibiaSebanyak 20 orang hilang setelah terjatuh dari kapal yang miring dan mulai terisi air di laut bergelora sekitar 32 kilometer dari pantai Libia
Baca lebih lajut »