Proses transisi pengawasan kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terjadi mulai 2025.
- Proses transisi pengawasan kripto oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ke Otoritas Jasa Keuangan akan terjadi mulai 2025. Ke depan, akan ada aturan baru terkait modal minimum dan pungutan pajak.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi menegaskan, pada masa awal transisi ini, tidak akan terlalu banyak hal yang berubah terkait aturan transaksi kripto di Indonesia. Namun, yang pasti akan berubah adalah pengelompokan aset."Akan ada perubahan misalnya di kategorisasi definisi kelompok asetnya, kan kalau sebelumnya payung hukumnya adalah peraturan tentang perdagangan berjangka komoditas.
Untuk fase pertama, ketentuan modal minimum bagi perusahaan kripto masih akan mengikuti peraturan perdagangan pasar fisik aset kripto yang berlaku di Bappebti. Adapun peraturan tersebut menghendaki perusahaan kripto memiliki modal minimum Rp 100 miliar. "Kalau misalnya dilihat dari apa yang dilakukan sekarang, rasanya dengan permodalan yang ditentukan oleh Bappebti selama ini sudah sangat memadai, yang di angka Rp 100 miliar di awal itu," paparnya.
Hasan pun tak menampik jika pada kemudian hari ketentuan modal inti ini akan bertambah. Pasalnya, hal tersebut diperlukan untuk memperkuat industri seiring perkembangannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Profil Yahya Sinwar, Pemimpin Baru Hamas Pengganti Ismail HaniyehYahya Sinwar belakangan ini jadi sorotan setelah terpilih jadi pemimpin baru hamas menggantikan Ismail Haniyeh.
Baca lebih lajut »
OJK Susun Aturan Peralihan Pengawasan Aset Kripto, Apa Isinya?OJK susun naskah mengenai Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) penyelenggaraan perdagangan aset keuangan digital termasuk aset kripto.
Baca lebih lajut »
OJK targetkan 30 persen pemimpin OJK adalah perempuan pada 2027Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk menyeimbangkan kepemimpinan perempuan di dalam organisasi (gender equality), dan diharapkan pada 2027 dapat ...
Baca lebih lajut »
Commonweath PHK 1.146 Karyawan Setelah Diakuisisi OCBC, Ini Kata OJKOJK buka suara terkait proses akuisisi PT Bank Commonwealth (PTBC) oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) yang menyisakan kisruh terkait PHK.
Baca lebih lajut »
Lembaga Pengawas Tak Juga Dibentuk, UU Pelindungan Data Pribadi Terancam Jadi ”Macan Ompong”Hingga kini lembaga pengawas data pribadi menunggu perpres. Jika lembaga itu tak terbentuk, UU PDP sulit diterapkan.
Baca lebih lajut »
Setelah Pensiun dari Karakter Ini, Hugh Jackman Akui Ingin Kembali Perankan Karakter Wolverine setelah 7 TahunFilm Deadpool & Wolverine akan segera tayang di seluruh dunia. Rencananya akan rilis pada 26 Juli di Indonesia.
Baca lebih lajut »