Serikat buruh yang tergabung di LKS Tripnas akan menolak penggunaan PP No 36/2021 sebagai landasan hukum penetapan upah minimum 2023.
– Daya beli masyarakat dinilai akan semakin tergerus dan konsumsi rumah tangga semakin tertahan. Pasalnya, selain tingkat upah pekerja yang relatif rendah sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga akan makin tergerus akibat lonjakan inflasi.
Rumus upah minimum di PP No 78/2015 pun perlu dievaluasi agar menggunakan variabel produk domestik regional bruto dan inflasi provinsi ketimbang produk domestik bruto nasional dan inflasi nasional sebagaimana yang tercantum di PP tersebut. ”Fakta tergerusnya upah minimum dan daya beli pekerja tahun ini seharusnya bisa dievaluasi sehingga kenaikan upah minimum 2023 nanti bisa lebih tinggi dari tingkat inflasi,” ujar Timboel.Sebagaimana diketahui, Sejak Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan berlaku, aturan upah minimum pun menggunakan formula yang berbeda.
Hasilnya, rata-rata kenaikan upah minimum nasional tahun ini hanya 1,09 persen dan rata-rata kenaikan upah riil hanya 1,12 persen per Februari 2022. Angka tersebut ada di bawah tingkat inflasi tahunan Oktober 2021 ketika kebijakan upah minimum ditetapkan, yakni 1,66 persen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BI Kirim Sinyal Dovish, Rupiah Bisa Tembus Rp15.500 per Dolar AS | Market - Bisnis.comEkonom menilai rupiah terancam anjlok jika BI tak naikkan suku bunga BI7DDR.
Baca lebih lajut »
Antisipasi Stagflasi, Pengamat Ekonomi Desak Pemprov Jabar Segera Kendalikan Harga KomoditasPengendalian harga pangan menjadi kunci untuk menjaga produktivitas daya beli masyarakat tetap terjaga dan mengatasi stagflasi.\n\n
Baca lebih lajut »
Reza Artamevia Berbagi Rahasia Tampil Bugar dan PrimaReza Artamezia membagikan rahasianya tetap bugar dan awet muda di usia yang tak lagi muda.
Baca lebih lajut »
Makin Mesra, PKB-Gerindra Enggan Segara Deklarasi KoalisiWakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan partainya dan Partai Gerindra makin hari kian mesra dalam membangun kerja politik.
Baca lebih lajut »
Tak Bisa Isi BBM Subsidi, Pemilik Mobil Tua 2.000 CC Menjerit Minta Keadilan - Pikiran-Rakyat.comPemilik mobil tua dengan kapasitas 2.000 CC meminta pemerintah meninjau ulang jenis kendaraan yang diperbolehkan mendapat BBM subsidi.
Baca lebih lajut »