Kementerian BUMN disebut berencana untuk menutup bisnis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada semester I-2022.
Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian BUMN disebut berencana untuk menutup bisnis PT Asuransi Jiwasraya pada semester I-2022, yang akan berimbas pada pemutusan hubungan kerja massal di tubuh perseroan. Serikat pekerja menolak kebijakan PHK tersebut karena bertentangan dengan janji pihak direksi.
Ketua Umum Pengurus Serikat Pekerja Jiwasraya Hotman David menyampaikan, Jiwasraya akan melakukan rasionalisasi berupa pemberhentian terhadap seluruh karyawan. Padahal, para karyawan tersebut selama ini telah melakukan instruksi direksi untuk melaksanakan program restrukturisasi nasabah sejak tahun 2020 hingga saat ini.
"Direksi menyampaikan bahwa rasionalisasi ini merupakan keputusan Kementerian BUMN yang akan dilanjutkan dengan rencana penutupan Jiwasraya," ungkap Hotman, Selasa .Juni, IFG Life Terima Transfer Polis Jiwasraya Rp 6,4 Triliun Menurut dia, rasionalisasi berupa PHK karyawan ini tidak memiliki dasar hukum berupa ketentuan perusahaan yang mengatur tentang skema rasionalisasi, termasuk penetapan hak-hak karyawan akibat adanya rasionalisasi.
Hotman mengungkapkan, Direksi Jiwasraya menyatakan bahwa rasionalisasi berupa pemberhentian terhadap seluruh karyawan harus dilakukan. Padahal di sisi lain Jiwasraya masih mengelola lebih dari 1,5 juta peserta asuransi. "Rencana rasionalisasi yang disampaikan Direksi Jiwasraya ini bertentangan dengan janji atau ...
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Serikat Pekerja Tuntut Manajemen Jiwasraya Lunasi Dana PensiunAsuransi Jiwasraya dikabarkan belum membayar dana pensiun sekitar Rp400 miliar
Baca lebih lajut »
Sisa Karyawan Jiwasraya Terancam PHK, Serikat Pekerja: Sepihak!Asuransi Jiwasraya berdasarkan rencana Kementerian BUMN akan ditutup pada semester I/2023 dan karyawan di PHK.
Baca lebih lajut »
Asuransi Sinarmas MSIG Life Bayar Klaim Asuransi Jiwa Rp 155,7 MiliarSementara untuk klaim kesehatan asuransi individu telah dibayarkan untuk 1.700 kasus dengan jumlah total Rp 26,17 miliar.
Baca lebih lajut »
UMP Sumbar 2023 Naik 9,15 Persen, Serikat Pekerja dan Pengusaha Beda SikapGubernur Sumbar Mahyeldi menetapkan UMP Sumbar tahun 2023 sebesar Rp 2,74 juta yang berlaku mulai 1 Januari 2023. Nusantara AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Sesuaikan Survei KHL, Serikat Pekerja di Boyolali Tetap Usulkan UMK Rp3 JutaanDewan Perwakilan Daerah Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (DPD FKSPN) Boyolali mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) Boyolali sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL) di Kota Susu yakni Rp3.087.000
Baca lebih lajut »