Pemadanan NIK-NPWP merupakan jawaban atas upaya peningkatan mutu reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan terobosan segar dalam administrasi perpajakan. Pertama, teknik penyusunan beleid ini menggunakan metode sapu jagad atau omnibus law. Sejumlah UU perpajakan yang sebelumnya “terserak”, direvisi serta “diikat” menjadi satu bundel, sekaligus menambah materi baru.
Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan dukungan Kementerian Keuangan bersama DJP terhadap Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 .
Sebagai pelaksanaan PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023 tersebut, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan. Menurut ketentuan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2024, NIK mulai digunakan sebagai NPWP.
Oleh karena itu, pemadanan NIK-NPWP merupakan jawaban atas upaya peningkatan mutu reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Pemerintah bekerja bersama mewujudkan sistem layanan masyarakat yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik. Di era digital saat ini, kebijakan pemadanan NIK-NPWP juga semakin relevan demi mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi untuk mendongkrak efisiensi dan efektivitas layanan administrasi perpajakan.
Kemenkeu Jokowi 10 Tahun Jokowi Advertorial NPWP NIK KTP
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kemenag Akan Gelar Religion Festival, Unjuk Capaian Kerja Selama 5 TahunFestival tersebut, kata dia, akan menunjukkan kinerja Kemenag di luar dari isu haji.
Baca lebih lajut »
Bright Institute: 10 Tahun Jadi Presiden, Jokowi Gagal Turunkan KemiskinanAwalil menyebut kalau selama sepuluh tahun pemerintahannya Jokowi tidak pernah satu tahun pun mencapai target.
Baca lebih lajut »
Pakar Kritik Data Indikator Kemiskinan Ekstrem Jadi Cara Jokowi 'Ngeles' Agar Terlihat Ada Capaian KerjaBPS mencatat bahwa angka kemiskinan ekstrem secara nasional, jumlahnya 0,83 persen pada Maret 2024.
Baca lebih lajut »
Dubes RI soroti capaian kerja sama bisnis dengan KenyaDuta Besar RI untuk Kenya, Mohamad Hery Saripudin, menyoroti capaian kerja sama kedua negara dalam acara resepsi diplomatik. "Kami terus ...
Baca lebih lajut »
Mendagri Apresiasi Capaian Inflasi 1,84 Persen: Berkat Kerja Sama Pemerintah Pusat dan DaerahSecara umum, daya beli masyarakat masih kuat.
Baca lebih lajut »
6 Potret Ultah Sederhana Sonny Septian ke-41, Kejutan Penuh Cinta Menjadi ObatBerbeda dengan tahun sebelumnya, ulang tahun Sonny Septian tahun ini dirayakan di rumah dengan sederhana.
Baca lebih lajut »