Pemerintah perlu mewaspadai adanya potensi konflik agraria lantaran adanya inkonsistensi aturan di level pusat dan daerah terkait sawit.
Pasalnya, adanya aturan berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa memicu kegaduhan. Akar persoalannya adalah dimasukkannya HGU yang telah dikantongi pelaku usaha ke dalam kawasan hutan oleh pemerintah daerah.
Regulasi turunan dari UU PA pun amat beragam, dan HGU akan diterbitkan oleh pemerintah selama memenuhi seluruh ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Sebab sektor bisnis ini pun memberikan efek berganda yang besar terhadap perekonomian, mulai dari pemberdayaan masyarakat hingga aktivitas ekspor.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
SHW Center Dukung Keputusan Menteri Perdagangan Larang TikTok Shop Berjualan LagiTikTok Shop mematikan banyak usaha rakyat di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
Baca lebih lajut »
BPDPKS dan Aspekpir mengembangkan UKMK berbasis sawit di SulbarBadan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bersama Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Indonesia dan Pemerintah Provinsi ...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR RI bahas IKN hingga sawit dengan Ketua Dewan Rakyat MalaysiaKetua DPR RI Puan Maharani bertemu Ketua Dewan Rakyat Malaysia Tan Sri Dato’ Johari Abdul membahas berbagai isu dari mulai pembangunan Ibu Kota Negara ...
Baca lebih lajut »
IPB tingkatkan sosial petani lewat Rumah SawitInstitut Pertanian Bogor (IPB) University menghadirkan inovasi Rumah Sawit untuk meningkatkan kehidupan sosial petani dan masyarakat sekitar perkebunan kelapa ...
Baca lebih lajut »
Bos Juragan Sawit Akui Produksi CPO Kena Efek Petaka El NinoEl Nino berdampak pada produksi minyak sawit Indonesia tahun ini.
Baca lebih lajut »