Redistribusi tanah di kawasan hutan masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah kerena baru terealisasi 9,2 persen.
Warga memegang sertifikat tanah miliknya yang baru diberikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto di kompleks Reno Joyo, Kecamatan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis .dinilai masih jauh dari harapan, kendati pemerintah telah berupaya menjalankannya. Program reforma agraria masih bertumpu pada legalisasi aset tanah sehingga belum benar-benar mengurai ketimpangan untuk mencapai keadilan agraria.
Adapun redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi seluas 379.621,85 ha atau 9,26 persen dari target 4,1 juta ha. Hal ini berbeda dengan redistribusi tanah eks HGU, tanah telantar, dan tanah negara yang terealisasi 1,43 juta ha atau 358,23 persen dari target 0,4 juta ha. Kendati demikian, untuk melepas lahan milik pemerintah dan BUMN, Kementerian ATR/BPN telah menemukan solusinya, yakni dengan skema hak guna bangunan di atas hak pengelolaan tanah . Dengan skema ini, pemerintah/BUMN tidak kehilangan asetnya dan masyarakat tetap mendapatkan manfaat.Ia mencontohkan, Kementerian ATR/BPN telah menyerahkan 1.043 sertifikat tanah dari 1.160 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kelurahan Ngelo, Cepu, dan Karangboyo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
”Masih banyak sejumlah peraturan yang tumpang tindih yang menghambat sertifikasi itu. Kami tidak akan berdiam diri dan akan terus berkoordinasi dengan KLHK agar target reforma agraria di kawasan hutan itu bisa tercapai,” katanya.Sawari dan petani lainnya dari Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten, Minggu , saat menunjukkan sertifikat tanah skema hak kepemilikan bersama atau komunal. Dewi Kartika berpendapat, capaian program reforma agraria masih timpang.
Kondisi itu kontras dengan lahan yang dikuasai perusahaan. Pada 2022, di sektor perkebunan, terdapat 16,8 juta ha lahan perkebunan sawit yang dikuasai 2.400 perusahaan. Di sektor kehutanan, ada 11,2 juta ha kawasan hutan tanaman produksi yang dikuasai 314 perusahaan. Di sektor properti atau real estat, terdapat 63.000 ha tanah yang dikuasai 25 perusahaan di Jabodetabek saja.
Presiden Joko Widodo menyerahkan 514 SK Perhutanan Sosial untuk lahan seluas 321.000 hektar, 19 SK Hutan Adat seluas 77.000 hektare, dan 46 SK Tanah Obyek Reforma Agraria di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu sore.Di tahun terakhir kepemimpinan Jokowi, Hadi berkomitmen untuk menggarap ”pekerjaan rumah” program reforma agraria yang masih belum kelar.
Konflik Agraria Utama Konsorsium Pembaruan Agraria Redistribusi Tanah Kementerian Atr/Bpn
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Masuk SMP Umur Berapa Tahun 2024? Simak Aturan Terbaru KemdikbudristekBatas umur masuk SMP adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
Baca lebih lajut »
Mbah Hardjo 109 Tahun Jadi Jamaah Haji Tertua Tahun Ini, Termuda 17 Tahun Asal JabarHaji tahun ini mencatat sejumlah jamaah haji yang usianya mencapai 100 tahun.
Baca lebih lajut »
Jemaah Haji Tertua Tahun Ini Berumur 109 Tahun dan Termuda 17 Tahun, Ini Sosok MerekaData humnas Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama merilis, tahun ini jemaah haji tertua berusia 109 tahun.
Baca lebih lajut »
Rayakan Ulang Tahun ke 50 Tahun, Penampilan Anggun C. Sasmi Berasa 30 TahunAnggun C. Sasmi dipuji awet muda di usia yang sudah mencapai setengah abad.
Baca lebih lajut »
Capaian Kontrak Baru WIKA Masih 15 Persen dari Target Tahun 2024Pada tahun 2024, WIKA membidik raihan nilai kontrak baru mencapai Rp 37 triliun.
Baca lebih lajut »
Anggaran Pilkada 2024 Baru Cair 4040 diberikan di Tahun Anggaran 2023 dan kemudian sisanya 60 di Tahun Anggaran tahun ini
Baca lebih lajut »