Selain Polri, Gubernur Lemhannas Juga Usulkan BNPT di Bawah Dewan Keamanan Nasional |Republika Online

Indonesia Berita Berita

Selain Polri, Gubernur Lemhannas Juga Usulkan BNPT di Bawah Dewan Keamanan Nasional |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 29 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 15%
  • Publisher: 63%

Usulan tersebut merupakan upaya untuk penyempurnaan reformasi sektor keamanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo mengatakan, usulannya terkait pembentukan Dewan Keamanan Nasional bukan semata-mata untuk menempatkan Polri di bawah kementerian. Ia mengatakan, usulan tersebut merupakan upaya untuk penyempurnaan reformasi sektor keamanan.

"Sekarang kita bertanya, polisi itu melaksanakan kebijakan nasional apa? Tidak bisa sebuah lembaga operasional itu merumuskan kebijakannya sendiri, melaksanakannya sendiri, membuat anggarannya sendiri, melaksanakannya sendiri, mengawasi sendiri tidak ada check and balances," ungkapnya. Agus menjelaskan, di dalam sistem politik demokratis di Indonesia, institusi-institusi operasional seperti TNI dan Polri tidak bisa berdiri independen dan otonomi dari otoritas politik. Keberadaan Polri di bawah presiden justru tidak efektif dan hanya membebani presiden.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Gubernur Lemhanas: Usulan Pembentukan DKN Bukan Soal Polri Saja |Republika OnlineGubernur Lemhanas: Usulan Pembentukan DKN Bukan Soal Polri Saja |Republika OnlineDewan Keamanan Nasional untuk penyempurnaan reformasi sektor keamanan.
Baca lebih lajut »

Usulan Polri di Bawah Kementerian Tidak Sesuai Semangat Reformasi PolriUsulan Polri di Bawah Kementerian Tidak Sesuai Semangat Reformasi PolriGubernur  Lemhanas Agus Widjojo beberapa waktu lalu mengusulkan agar dibentuk Kementerian Keamanan Dalam Negeri serta Dewan Keamanan Nasional.
Baca lebih lajut »

Usulan UMK Lombok Tengah Tak Disetujui GubernurUsulan UMK Lombok Tengah Tak Disetujui GubernurUpah Minimum Kabupaten (UMK) Lombok Tengah tahun 2022 tidak disetujui gubernur. Alasannya, karena nilainya tidak menyesuaikan upah minimum provinsi (UPM). Sebagaimana surat keputusan (SK) Gubernur Nomor 561-685 tertanggal 19 November 2021 lalu.
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua Komisi III Tolak Usulan Polri di Bawah Kementerian: Rentan Jadi Alat PolitikWakil Ketua Komisi III Tolak Usulan Polri di Bawah Kementerian: Rentan Jadi Alat PolitikPolitikus Partai Nasdem itu menyebut, bila dibentuknya kementerian khusus untuk menaungi Polri nantinya dikhawatirkan penegak hukum malah menjadi alat politik
Baca lebih lajut »

Usulan Lemhannas Soal Posisi Polri Perlu Dikaji Mendalam |Republika OnlineUsulan Lemhannas Soal Posisi Polri Perlu Dikaji Mendalam |Republika OnlineUsulan tersebut disampaikan hasil dari kajian dari beberapa negara.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-05 22:25:09