Aturan Dolar Eksportir Jokowi Dikritik, Luhut Buka Suara!
Pemerintah akhirnya menerbitkan aturan baru mengenai pengelolaan Devisa Hasil Ekspor dari hasil sumber daya alam . Aturan ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023.
Adapun di bawah itu, tidak dikenakan aturan wajib simpan di Tanah Air. Namun, dari total hasil ekspor tersebut, hanya 30% sebenarnya yang wajib disimpan. Tidak sedikit pengusaha yang mengeluhkan kebijakan ini. Mereka menilai kebijakan ini dapat mengganggu cash flow perusahaan.Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui adanya kritik dari pengusaha pertambangan. Namun, Luhut menuturkan kebanyakan dari mereka tidak mengerti mengenai kebijakan ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Akan Tiru Vietnam dan Thailand Terkait Insentif Kendaraan ListrikLuhut mengatakan aturan insentif kendaraan listrik akan lebih sederhana.
Baca lebih lajut »
Luhut: Aturan DHE Baru Bisa Buat Devisa RI Naik 2 Kali Lipat!Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pentingnya penerapan aturan baru Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Baca lebih lajut »
Ekspor Tembaga Kena Bea Keluar, Ini Kata Bos Besar FreeportFreeport McMoran Inc buka suara perihal aturan baru mengenai bea keluar
Baca lebih lajut »
Luhut Pamer Hilirisasi Nikel Jokowi Turunkan Kemiskinan'Penduduk miskin di tempat hilirisasi industri terus menurun. Jika Anda melihat orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan juga menurun,' kata Luhut.
Baca lebih lajut »
Luhut: Jokowi ke China Jajaki Investasi Raksasa Mobil ListrikMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan tujuan Presiden Jokowi ke China salah satunya menjajaki investasi mobil listrik dengan BYD. Menteri Koordinator...
Baca lebih lajut »
Uni Eropa Gak Terima Aksi Jokowi, Anak Buah Luhut Bilang GiniKemenko Marves buka suara perihal upaya Uni Eropa melakukan balasan terhadap kebijakan Indonesia
Baca lebih lajut »