Berita ini membahas mengenai penugasan pelaksanaan pembangunan sekolah unggulan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan menimbulkan pertanyaan mengapa bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Dikatakan bahwa faktor ini mungkin berkaitan dengan model sekolah unggulan yang merujuk pada SMA Taruna Nusantara yang tidak berada di bawah asuhan Kemendikdasmen.
Selain itu, telah ada kesepakatan antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa eksekutor pembangunan sekolah unggulan ini ada pada Kemendiktisaintek . Muncul pertanyaan, bukankah sekolah unggulan ini setingkat SMA, mengapa tidak dieksekusi Kemendikdasmen ?Dapat diduga, jawabannya kurang lebih adalah sebagai berikut.
Konsep besar lainnya adalah bahwa empat sekolah unggulan yang akan dibangun tahun 2025 ini berlokasi di luar Jawa, dengan maksud agar semakin selaras dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia , sehingga semakin merata dan seimbang antara Jawa dan luar Jawa menyongsong Indonesia Emas 2045.
Merunut desain, sistem, dan lintasan sejarah pendidikan guru di Indonesia, Muchtar Buchori menjelaskan, pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, desain dan sistem pendidikan guru mencakup dua subsistem dengan corak dan watak yang cukup berbeda.Pertama, subsistem pendidikan guru untuk sekolah-sekolah pribumi atau bumiputra; yang penyelenggaraan pengajarannya menggunakan salah satu bahasa pribumi, yakni Jawa, Sunda, Madura, atau Melayu, sebagai bahasa pengantar.
Pada zaman penjajahan Jepang, sistem pendidikan guru yang penuh kompleksitas di setiap lembaganya disederhanakan secara drastis dan menyeluruh. Sekolah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan bahasa asing lainnya ditiadakan. Semua sekolah, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai SMA, harus menggunakan pengantar bahasa Indonesia.
Sekolah Unggulan Kemendiktisaintek Kemendikdasmen SMA Taruna Nusantara Reformasi Birokrasi
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tekan Angka Putus Sekolah, Kemendikdasmen Dorong Pendidikan NonformalPendidikan nonformal akan menjadi sektor yang mendapat perhatian Kemendikdasmen. Menjadi upaya untuk tekan angka putus sekolah.
Baca lebih lajut »
Kemendikdasmen kembali gandeng Polri tingkatkan kualitas pendidikanKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menggandeng Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kualitas ...
Baca lebih lajut »
Kemendikdasmen: Kurangi beban administratif agar guru tak ngantukKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan akan mengurangi beban administratif para guru untuk meringankan beban ...
Baca lebih lajut »
8 Isu Pendidikan yang Bakal Jadi Keputusan KemendikdasmenKemendikdasmen menggelar diskusi untuk membahas 8 isu strategis pendidikan untuk membantu kementerian mengambil keputusan.
Baca lebih lajut »
Dapat Anggaran Rp 33 T, Kemendikdasmen Minta Tambahan Rp 20 TriliunDPR memutuskan anggaran Kemendikdasmen sekitar Rp 33 T. Kemendikdasmen ingin ajukan penambahan hingga Rp 20 T.)
Baca lebih lajut »
Penerapan Wajib Belajar 13 Tahun, Kemendikdasmen Siap Kolaborasi dengan Kementerian DesaKemendikdasmen akan berkolaborasi dengan Kementerian Desa PDTT dalam jalankan program wajib belajar 13 tahun. Ini yang dilakukan.
Baca lebih lajut »