Menurut Muzani, semua pemimpin harus menjalankan proses demokrasi yang sudah ditetapkan dan menjadi kesepakatan bersama.
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani menggelar kegiatan Sosialisasi 4 Pilar dengan tokoh masyarakat Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Jumat . Selain tokoh masyarakat setempat, turut hadir Walikota Bukit Tinggi Erman Safar dan anggota DPR RI Dapil Sumbar, Ade Rezki.
Seperti apa yang diamanatkan pada UUD 1945 bahwa kekayaan negara digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Negara, kata Muzani, juga bertanggung jawab untuk mengurus fakir miskin dan rakyat kecil pada umumnya."Kita membutuhkan pemimpin yang berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan rakyat, mengurusi fakir miskin, mengurusi anak yatim, mengurusi janda janda, mengurus rakyat kecil seperti nelayan, petani," jelas Muzani.
"Memilih pemimpin di setiap tingkatan pemerintah yang mengetahui kebutuhan rakyatnya. Itu sebabnya proses pemilu lima tahunan itu menjadi penting karena akan dijadikan sebagai arah baru bagi kemajuan bangsa, negara, dan rakyatnya" tambahnya. 2 dari 2 halamanGerindra Dorong KPU Banding Putusan PN JakpusKetua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat suara soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , terkait perintah terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan proses Pemilu 2024 usai digugat Partai Prima.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sebut Keputusan PN Jakpus Aneh, PDIP Minta KPU Lanjutkan Proses Pemilu 2024DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai aneh putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait gugatan yang diajukan Partai Prima. Sebab, pengadilan tersebut tidak...
Baca lebih lajut »
Tolak Penudaan, KPU Tetap Lanjutkan Proses Tahapan Pemilu 2024Amar putusan PN Jakpus memang tidak secara spesifik menyasar Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Politikus Gerindra Sebut Penundaan Pemilu Sudah Tepat, Indonesia Masih Butuh JokowiPolitikus Gerindra Arief menilai putusan itu membuat Indonesia memiliki waktu untuk mendapatkan tokoh yang mumpuni memimpin tanah air.
Baca lebih lajut »
KY Akan Proses Aduan soal Hakim PN Jakpus yang Minta Pemilu 2024 DitundaKY bakal memproses jika ada pihak yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran perilaku hakim terkait putusan PN Jakpus yang meminta Pemilu 2024 ditunda.
Baca lebih lajut »
Tolak Penudaan, KPU Tetap Lanjutkan Proses Tahapan Pemilu 2024Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pihaknya tetap akan menjalankan tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Pernyataan ini merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang mengabulkan gugatan Partai Prima, untuk mengulang dari awal tahapan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Partai Prima: Yang Kita Tuntut Proses Pemilu Mulai dari AwalKetum Partai Prima Agus Jabo Priyono mengatakan pihaknya tidak meminta pemilu ditunda. Dia menyebut hanya menginginkan proses pemilu dimulai dari awal.
Baca lebih lajut »