Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) menuntut Bawaslu menyelidiki dugaan pelanggaran Pilkada Sumsel 2024 yang disebutnya penuh dengan politik uang.
Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi mendatangi gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia , pada Senin kemarin. Mereka menuntut Bawaslu menyelidiki dugaan pelanggaran Pilkada Sumsel 2024 yang disebutnya penuh dengan politik uang .
'Jangan sogok rakyat hanya karena haus kekuasaan, berkontestasi dalam Pilkada harusnya fair, jual gagasan, tidak boleh ada sogok-menyogok,' katanya. Sementara itu, peserta demonstrasi Aqil Maulidan kepada media mengatakan, bukti pelanggaran Pilkada sudah dilaporkan ke Bawaslu Sumsel, masyarakat menunggu tindakan tegas Bawaslu RI.
Hasil Rekapitulasi KPUSebelumnya Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan menyebutkan pasangan calon nomor urut 1 Herman Deru-Cik Ujang meraih perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Gubernur Sumsel 2024. Untuk jumlah pemilih laki-laki dalam Pilgub Sumsel sebanyak 3.219.840 pemilih dan perempuan 3.162.899 pemilih, dengan daftar pemilih tetap Sumsel sebanyak 6.382.739.
'Untuk jumlah suara sah dan tidak sah pada Pilgub Sumsel 2024 sebanyak 4.623.856 suara. Dengan rincian, jumlah suara sebanyak 4.301.819 suara dan suara tidak sah 322.037 suara,' jelasnya.
Pilkada Sumsel Bawaslu Politik Uang Pilkada Sumsel 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jadwal Lengkap Pilkada 2024, Putaran Kedua Hingga PelantikanJadwal pemilu pilkada 2024, putaran kedua pilkada 2024 dan pelantikan pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
H-7 Pilkada 2024 Serentak: Bawaslu Jatim Usut Kasus Pembacokan Terkait Pilkada Sampang 2024Di sisi lain, Bagja mengakui Sampang termasuk salah satu daerah yang paling rawan dalam Pilkada 2024
Baca lebih lajut »
Bawaslu Sumsel Wanti-wanti Netralitas Kades dan Lurah di Pilkada 2024Bawaslu Sumsel sudah mewanti-wanti agar semua ASN menjunjung tinggi netralitasnya di Pilkada 2024.
Baca lebih lajut »
MK Telah Terima 210 Gugatan Pilkada 2024: Gubernur 2, Bupati 168, Wali Kota 39Pengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 dibuka pada 27 November 2024 hingga 18 Desember 2024.
Baca lebih lajut »
MK Terima 214 Gugatan Hasil Pilkada 2024, termasuk Dua Sengketa PilgubPengajuan permohonan perkara Pilkada 2024 berlangsung selama 27 November 2024 - 18 Desember 2024
Baca lebih lajut »
Masyarakat Pemantau Pilkada Sebut Akan Laporkan KPU dan Bawaslu Daerah hingga Pusat soal Pilkada Kukar 2024Jajaran KPU RI, KPU Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), KPUD Kutai Kartanegara, Bawaslu Pusat, Bawaslu Kaltim, dan Bawaslu Kutai Kartanegara terancam dilaporkan oleh Masyarakat Pemantau Pilkada Indonesia (MPPI) ke Mabes Polri.
Baca lebih lajut »