Fasilitas yang diberikan ke gubernur masih sesuai dengan ketentuan Permendagri.
"Sesuai Permendagri itu, kendaraan dinas untuk Gubernur kepala daerah provinsi di seluruh Indonesia itu standar-nya adalah mobil Jeep dengan kapasitas 4.200 cc ya, kemudian satunya lagi karena jatahnya dua, satunya lagi mobil sedan dengan kapasitas mesinnya 3.000 cc," kata Joko kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jumat .
"Lalu untuk kendaraan dinas yang sudah ada, yang dengan spek 4.200 cc, kemudian sedan 3.000 cc itu sedang proses pengalihan kepemilikan, yang dulunya dimiliki Pemprov DKI Jakarta, sekarang dengan ketentuan yang ada bahwa kendaraan tersebut apabila kepala daerah telah menjabat lebih dari empat tahun itu akan dialihkan kepemilikan kepada yang bersangkutan dengan harga yang tidak terlalu mahal," jelasnya.
Hingga saat ini, Heru menggunakan kendaraan dinas Kesekretariatan Negara. Sebelum menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru diketahui merupakan Kepala Sekretariat Kepresidenan. "Pak Heru itu tidak memiliki kendaraan dinas di sini," tuturnya. Dengan demikian, pada tahun ini Heru akan mendapatkan dua mobil kendaraan dinas, yakni sedan dan Jeep. Menurut penuturan Joko, pihaknya mengupayakan kendaraan listrik untuk digunakan sebagai mobil dinas, sesuai dengan aturan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang tentang penggunaan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah. Regulasi itu bertujuan untuk mendukung percepatan pelaksanaan penggunaan kendaraan listrik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Edukasi Bahaya Pernikahan Dini Hingga Narkoba Telah Digalakkan di 237 SMP se-Kota Bandung |Republika OnlineKeluarga adalah tempat ditanamkannya nilai-nilai keagamaan dan tempat berlindung anak
Baca lebih lajut »
Warga Kampung Bayam Masih Terkatung-Katung, Sekda DKI Kaji Subsidi Rumah untuk SolusiHadapi masalah warga Kampung Bayam, Direktur Utama Jakpro tidak akan mengkomersialkan Kampung Susun Bayam.
Baca lebih lajut »
Pemprov Tetap Gunakan Patokan Banjir di DKI Surut dalam Enam Jam |Republika OnlineSekda DKI tetap menggunakan KPI pada era Anies terkait penanganan banjir di Jakarta.
Baca lebih lajut »
Selamat, Sekda Sumsel Raih Penghargaan Leading Change and Influence dari KemendagriSekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel Supriono mendapatkan penghargaan Digital Leadership Government Award 2022
Baca lebih lajut »
Sekda DKI Sebut Patokan Banjir Surut Dalam Enam JamPemprov DKI tetap menggunakan patokan banjir surut dalam waktu 6 jam sebagai salah satu bentuk KPI untuk percepatan penanganan banjir di ibu kota.
Baca lebih lajut »
Sekda DKI Jakarta: Program Penanganan Banjir SuksesSekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengklaim program penanggulangan banjir yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta telah sukses.
Baca lebih lajut »