Menurut Sekda Jayapura, UU Otsus Papua membantu pemda untuk penuhi hak-hak dasar masyarakat adat Papua, termasuk hak kepemilikan tanah adat.
Jakarta - Sekretaris Daerah Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus Papua membantu pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
“Hak-hak dasar masyarakat adat menjadi mutlak untuk dipenuhi melalui berbagai program pembangunan dalam UU Otsus ,” kata Frans Pekey ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta, Kamis. Sasaran kebijakan dari UU Otsus adalah masyarakat adat yang di dalamnya mencakup Orang Asli Papua , kata Frans. Oleh karenanya, pemerintah daerah dapat menjadikan UU Otsus sebagai acuan dan landasan hukum dalam menciptakan kebijakan atau program pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat adat Papua.
Adapun hak-hak dasar masyarakat adat yang dimaksud oleh Frans Pekey adalah hak mendapatkan layanan administratif, hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan akses pada pelayanan kesehatan, hak ekonomi, hak terhadap fasilitas perumahan dan pemukiman, serta hak untuk memperoleh bantuan sosial.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
32 Anggota Paskibra Papua Siap Kibarkan Merah Putih di Hari Proklamasi 17 Agustus - Tribun PapuaAdapun 32 orang Paskibra Provinsi Papua berasal dari Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Yapen dan Kabupaten Nabire.
Baca lebih lajut »
Buku Jejak Cinta di Papua, Mengajarkan Arti Katakan tanpa Kata-kata - Tribun Papuabuku “JEJAK CINTA DI PAPUA: Potret Perjalanan Binmas Noken Satgas Nemangkawi 2018-2019” yang ditulis Brigjen Pol Eko Rudi Sudarto dan Kristin Samah. Eko Rudi Sudarto pada saat ini adalah WaKapolda Papua dan sebagian hidupnya diabdikan di tanah Papua.
Baca lebih lajut »
Lukas Enembe: Papua Resmi Terapkan PPKM Level 2, 3, dan 4 - Tribun PapuaGubernur Lukas Enembe menyutujui Provinsi Papua terapkan PPKM Level 2, 3, dan 4 di bumi Cenderawasih.
Baca lebih lajut »
Kesiapan Venue PON XX di Timika Papua Capai 90 Persen, Berikut Daftar Lokasi Pertandingan - Tribun PapuaTersisa satu venue yang dalam proses pembangunan, perlombaan terbang layang yang diperkirakan akhir Agustus dapat terselesaikan
Baca lebih lajut »
Prospek Papua Pasca Revisi UU Otonomi KhususPemerintah harus memastikan bahwa penduduk asli Papua didengar pendapatnya dan dilibatkan secara berarti dalam menentukan segala aspek yang menyangkut kehidupan mereka, termasuk penyusunan undang-undang otonomi khusus. Opini AdadiKompas
Baca lebih lajut »
KPK Mulai Garap eks Sekda DKI di Kasus Korupsi Tanah MunjulKPK terus memanggil sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur. KPK
Baca lebih lajut »