'Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, yang seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis,' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani.
Menurutnya, disaat pandemi Covid-19 ini tidak pantas sesama pejabat pemerintahan saling memojokan satu sama lain.
"Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik, intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu. DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Setop salah menyalahkan," tegas Zita.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemuda Katolik Desak DPRD DKI Panggil Gubernur Anies Terkait Data BansosMenurut Beny, sikap Pemuda Katolik ini sebagai respons terhadap distribusi bansos tahap pertama yang tidak tepat sasaran dalam masa pemberlakuan PSBB. Bansos
Baca lebih lajut »
DPRD Sebut Utang Pusat ke Pemprov Bikin Bansos DKI TerkendalaDPRD DKI Jakarta menyatakan dana bansos yang ditagihkan oleh Anies Baswedan kepada Pemerintah Pusat merupakan dari dana bagi hasil yang belum dilunasi.
Baca lebih lajut »
DPRD Ungkap Anies Masih Mampu Menganggarkan BansosDPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Baca lebih lajut »
Imbas Korona, DPRD Perkirakan Realisasi APBD DKI Hanya R47,18 T'Prediksi anggaran ini sampai Desember (2020) nanti. Tapi ini sangat fluktuatif tergantung kondisi Covid-19 ini. Prediksi ini masih sangat berubah,' ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.
Baca lebih lajut »
DPRD Pastikan Harga Paket Sembako DKI Tahap 2 BertambahKetua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menyebut harga paket sembako tahap kedua bertambah. Yang pertama sebesar Rp149.500, yang kedua antara Rp250 ribu hingga Rp300 ribu
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Setujui Penyesuaian APBD Imbas Pandemi Covid 19 |Republika OnlineDPRD DKI menyetujui penyesuaian APBD akibat imbas pandemi Covid 19.
Baca lebih lajut »