Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)mendukung usulan pimpinan MPR RI terkait dilakukannya kaji ulang terhadap UUD 1945 yang telah
Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mendukung usulan pimpinan MPR RI terkait dilakukannya kaji ulang terhadap UUD 1945 yang telah dilakukan amandemen sebanyak empat kali serta sistem demokrasi pemilihan langsung.Pengkajian ulang terhadap UUD 1945 harus dilakukan secara menyeluruh, hingga benar-benar didapati pasal mana saja yang sudah tepat dan mana yang belum tepat dengan kondisi saat ini.
"Pak SBY tadi menyampaikan mengamandemen UUD 1945 bukanlah hal yang tabu, selama ada alasan yang tepat," kata Bamsoet. Empat kali amandemen UUD 1945 juga tidak ada memuat 'pintu darurat' dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak dapat melakukan apapun. Seperti jabatan presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan tepat waktu karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi, sementara masa jabatannya telah berakhir.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bertemu SBY di Cikeas, Bamsoet Terima Usulan Kaji Ulang UUD NRI 1945 & Sistem PemiluJPNN.com : Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono mendukung usulan dilakukannya kaji ulang terhadap UUD NRI 1945.
Baca lebih lajut »
Bamsoet Klaim SBY Tak Keberatan Jika UUD 1945 DiamendemenKetua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak menolak jika UUD 1945 mau direvisi.
Baca lebih lajut »
Ide Naturalisasi Nakes Tidak Sejalan dengan UUD 1945Jika performa nakes kurang baik maka solusinya evaluasi lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan yang bertugas menghasilkan nakes yang bermutu
Baca lebih lajut »
Kemlu RI: Membela kemerdekaan Palestina adalah amanat UUD 1945Sikap Indonesia yang konsisten membela hak rakyat Palestina mencapai kemerdekaannya merupakan wujud pemenuhan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, demikian ...
Baca lebih lajut »
Peneliti hukum sebut perlu ada amandemen kelima UUD 1945Peneliti Senior Pusat Riset Hukum Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Rachmat Trijono mengatakan bahwa perlu ada amandemen kelima atas Undang-Undang ...
Baca lebih lajut »
Halal Bihalal Kemhan, Prabowo Ingatkan Tujuan Nasional dalam UUD 1945Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggelar acara Halal Bihalal dengan sekitar 1.000 pegawai Kementerian Pertahanan di Gedung Kemhan, Jalan Medan Merdeka
Baca lebih lajut »