KKP akan terus mengawal penanganan dampak tumpahan minyak di perairan Karawang
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sudah meninjau lokasi tumpahan tumpahan minyak di sekitar anjungan lepas pantai YY PHE ONWJ di sekitar anjungan YY di wilayah Karawang, Jawa Barat, melalui helikopter pada Kamis .
Meski begitu, Susi meminta Pertamina terus memaksimalkan penanganan, termasuk mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan laut atas tumpahan minyak sejak saat ini hingga masa mendatang. Susi menyebutkan upaya menjaga lingkungan laut tidak mudah. Di lokasi PHE ONWJ, kata Susi, Pertamina memiliki sekitar 200 sumur yang harus dijaga agar tidak terulang kembali kejadian pada sumur YYA-1. Yang pasti, lanjut Susi, KKP akan terus mengawal penanganan dampak tumpahan minyak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PPDI beri saran pencegahan-penanganan polusi udara di JakartaPerhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) memberikan sejumlah saran bagi masyarakat untuk pencegahan dan penanganan polusi udara di Jakarta yang dikategorikan ...
Baca lebih lajut »
Kerugian Negara Akibat BLBI Bisa Dikembalikan, Ini Saran untuk KPKKPK dapat melakukan upaya perdata terhadap Syafrudin untuk mengembalikan uang tersebut.
Baca lebih lajut »
Saran BPPT untuk Bersihkan Udara Ibu KotaPohon tinggi, air mancur, dan hujan buatan bisa dicoba bersihkan udara.
Baca lebih lajut »
Saran Risma untuk Pengelolaan Sampah DKI Jakarta Sudah MengkhawatirkanWali Kota Surabaya Tri Rismaharini memberikan saran untuk pengelolaan sampah di DKI Jakarta yang sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana menurutnya? Regional
Baca lebih lajut »
Udara Jakarta Buruk, Ini Saran Dokter Paru untuk MasyarakatDokter paru memberikan rekomendasi perlindungan dari polusi udara Jakarta.
Baca lebih lajut »
Saran Pengamat Kepolisian buat Pati Polri Peserta Seleksi Capim KPKPerwira tinggi (pati) Polri peserta seleksi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya segera mundur dari proses penyaringan jika masih aktif di Korps Bhayangkara. PanselCapimKPK
Baca lebih lajut »