Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Perkeretaapian DJKA Jawa Tengah.
, Johanis Tanak mengatakan bahwa Harno telah menerima uang suap dalam proyek pembangunan jalur kereta api sejak rentang Juni sampai dengan Desember 2022 dan 11 April 2023. Saat ini, Harno pun telah ditahan di Rumah Tahanan KPK.Kepala BTP Jateng Kena OTT KPK, Gibran Harap Proyek Rel Ganda Solo Balapan-Kalioso Tetap Jalan
"Pada 11 April 2023 dan rentang periode Juni sampai dengan Desember 2022, HNO selaku Direktur Prasarana DJKA Kementerian Perhubungan bersama-sama dengan FAD selaku PPK Kementerian Perhubungan menerima sejumlah uang dari YOS selaku Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama-sama dengan PAR selaku VP terkait Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera," ujar Tanak kepada wartawan, Kamis 13 April 2023.
Selanjutnya, Tanak mengatakan bahwa uang yang telah diterima oleh Harno yakni senilai Rp 1,1 miliar. Uang tersebutlah yang rencananya akan dibagikan untuk tunjangan hari raya. "Senilai Rp 1,1 miliar. Penerimaan uang ini dari hasil pemeriksaan di antaranya diduga untuk tunjangan hari raya ," kata dia. Sementara itu, sejumlah tersangka yang berperan sebagai penerima uang suap telah menerima uang sebanyak Rp 14,5 miliar. Uang itu merupakan sebagian dari pengadaan proyek pembangunan jalur kereta.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kena OTT KPK, Pejabat DJKA Kemenhub Diduga Terima Suap Rp 1,1 M untuk THRDirektur Prasarana pada Direktorat Jenderal Perkeretaapaian (DJKA) Kementerian Perhubungan Harno Trimadi diduga menerima suap Rp 1,2 miliar yang diduga digunakan untuk tunjangan hari raya (THR). Nasional HarnoTrimadi
Baca lebih lajut »
KPK: Uang Suap Pejabat DJKA Kemenhub Rp 14,5 Miliar untuk THR |Republika OnlineKasus OTT terkait pembangunan jalur ganda Solo Balapan dan proyek kereta di Sulsel.
Baca lebih lajut »
KPK: OTT Pejabat DJKA Jateng terkait Pembangunan Jalur Kereta Api Trans SulawesiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub Semarang, Jawa Tengah, terkait dengan dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api Trans Sulawesi.
Baca lebih lajut »
KPK OTT Pejabat DJKA Terkait Proyek KA Trans Sulawesi, Kemenhub Buka SuaraKementerian Perhubungan sampai saat ini masih menunggu pernyataan resmi soal kasus OTT pegawai DJKA Jawa Tengah.
Baca lebih lajut »