Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta pemerintah menjelaskan kebijakan melarang ASN dan pejabat untuk buka puasa bersama selama Ramadan. - Halaman 1
Sahroni menyatakan tidak dalam posisi kontra dengan kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tersebut. Namun, Sahroni mengaku hanya meminta penjelasan konkret dari pemerintah mengenai kebijakan melarang ASN dan pejabat itu untuk menggelar buka puasa bersama sehingga tidak menimbulkan dugaan dan persepsi di tengah masyarakat.
"Saya bukan ingin dalam posisi kontra dengan kebijakan Pak Presiden, namun kami rakyat perlu alasan yang lebih konkret, itu saja sebenarnya. Agar tidak terjadi persepsi macam-macam di masyarakat tentang kondisi negara kita saat ini," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis .Politikus Nasdem ini khawatir masyarakat berspekulasi macam-macam atas larangan buka puasa bersama tersebut, meskipun baru sebatas di lingkungan pemerintahan.
"Dengan segala hormat, saya agak bingung dengan arahan ini. Dan walaupun hanya berlaku untuk ASN, namun ini saya rasa bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi," kata Sahroni.Jika alasannya untuk mencegah penularan Covid-19, kata Sahroni, sebelum masa buka puasa bersama, banyak kegiatan skala besar justru diperbolehkan.
"Jika alasannya untuk penanggulangan Covid-19, saya mencatat setahun belakangan ini begitu banyak acara besar yang diselenggarakan tanpa protokol Covid-19 lagi. Konser besar sampai ratusan ribu orang, acara kenegaraan juga ada yang sampai dihadiri 1 juta orang, semuanya dilakukan secara lancar-lancar saja. Acara buka puasa ini saya kira sebanyak-banyaknya paling hanya 500 orang," kata legislator asal DKI Jakarta ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Paulus Waterpauw Minta Pemerintah Mengangkat PPPK dan Honorer Jadi ASNRapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI, Pj Gubernur Papua Barat Drs Paulus Waterpauw menyampaikan aspirasi orang asli Papua.
Baca lebih lajut »
Marak Keluarga Pejabat Pamer Kekayaan, Wagub Kepri Minta ASN Tak HedonMenurut Marlin, hedonisme tidak ada gunanya dan tidak perlu dilakukan.
Baca lebih lajut »
PAN Minta Larangan Buka Puasa Bersama Pejabat dan ASN Tak DisalahartikanKetua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay, merespons mengenai surat edaran yang diteken Menseskab Pramono Anung soal larangan buka puasa bersama.
Baca lebih lajut »
PAN Minta Larangan Bukber bagi Pejabat dan ASN Dimaknai PositifLarangan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal buka puasa bersama (bukber) di bulan Ramadan bagi pejabat dan ASN perlu dimaknai secara positif. - Halaman 1
Baca lebih lajut »
Alasan Pemerintah Larang ASN Gelar Kegiatan Buka Puasa BersamaPemerintah larang ASN gelar kegiatan buka puasa bersama.
Baca lebih lajut »
Nasabah Bancassurance Jiwasraya Minta Pemerintah Selesaikan dengan Aset Sitaan Rp 3,1 T dari KejagungPenyerahan aset Rp 3,1 triliun oleh Kejagung dinilai sudah cukup menyelesaikan tuntutan 1 persen nasabah Jiwasraya yang menolak restrukturisasi.
Baca lebih lajut »