Hakim konstitusi menilai Bawaslu terlalu pasif dalam sidang PHPU pilpres yang sudah berlangsung sejak 27 Maret.
menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilu dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU yang terkesan sangat pasif dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang dimunculkan oleh pemohon sengketa hasil pemilu. Padahal, keterangan Bawaslu sangat dibutuhkan oleh MK. Alhasil, sejumlah hakim konstitusi pun melontarkan sentilan pada Bawaslu yang berperan sebagai pemberi keterangan dalam sidang PHPU.
Ekspresi Hakim Konstitusi Saldi Isra saat melepas lelah sesaat di sela-sela agenda sidang putusan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis . Dalam siaran pers itu, Bawaslu menyampaikan telah menemukan 19 jenis masalah yang terindikasi sebagai kecurangan dalam tahap pemungutan dan penghitungan suara. Data tersebut diperoleh dari hasil patroli pengawasan di 38 provinsi. Di tahap pemungutan suara, Bawaslu menemukan adanya mobilisasi atau pengerahan pilihan pemilih di 2.632 TPS.
”Tolong jelaskan kepada kami, itu di mana saja, apa bentuk intimidasinya, siapa yang mengintimidasi. Karena ini bersangkut paut dengan dalil yang disampaikan oleh perkara 1 dan perkara 2 . Supaya ini bisaLebih lanjut Arief mengungkapkan, penjelasan Bawaslu mengenai persoalan-persoalan yang muncul sangat penting untuk diketahui. ”Karena kalau tidak diketahui, nanti Mahkamah yang akan menelisik dan akan memutus. Ini bisa merugikan para pihak,” tambah Arief.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ketua MK Suhartoyo Sebut Pihaknya Sudah Terima 2 Gugatan PHPUKetua Hakim Mahkamah Konstitusi Suhartoyo dan Wakilnya, Saldi Isra meninjau seluruh areal gedung Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca lebih lajut »
Duduk Perkara Anwar Usman Kembali Divonis Melanggar Etik oleh MKMKHakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berdasar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca lebih lajut »
Anwar Usman Kembali Dinyatakan MKMK Melanggar Kode Etik HakimAnwar Usman kembali dinyatakan terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Baca lebih lajut »
Dilaporkan Terafiliasi dengan PDIP, Hakim Konstitusi Saldi Isra Tak Langgar EtikMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan, hakim konstitusi Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik
Baca lebih lajut »
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Terbukti Terafiliasi dengan PDIPMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak terbukti terafiliasi dengan PDIP.
Baca lebih lajut »
Diminta Hadirkan Mensos dan Menkeu, Hakim MK Hati-Hati agar tidak Dianggap BerpihakBisa saja hakim konstitusi memanggil menteri-menteri tersebut jika diperlukan untuk kepentingan pendalaman hakim
Baca lebih lajut »