Revisi UU Pilkada yang diinisiasi mayoritas fraksi di DPR dan pemerintah itu menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.
"Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga suara rakyat itulah yang seharusnya didengar. Bukan Dewan Perwakilan Kekuasaan," ujar Hasto di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024.PDIP Dinilai Jangan Usung Anies Maju Pilkada Jakarta, Ini Pertimbangannya
"Jangan paksakan suatu kehendak kekuasaan tanpa mendengarkan suara rakyat. Itu salah satu pesan moral yang disampaikan oleh Ibu Mega," ujar Hasto. Kawal Putusan MK, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia dan Partai Buruh akan menggelar aksi Demonstrasi di DPR besok, Kamis 22 Agustus 2024
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ramai Penolakan RUU Pilkada, Bagaimana Sikap Golkar?Ketum Golkar Bahlil Lahadalia akan mendalami soal revisi UU Pilkada yang ditolak masyarakat di berbagai daerah.
Baca lebih lajut »
Aksi Penolakan Meluas, DPR RI Batal Sahkan RUU Pilkada Hari Ini dan Akan Dijadwal UlangDPR RI, batal mensahkan RUU Pilkada pada paripurna hari ini, Kamis 22 Agustus 2024. Paripurna hari ini diwarnai aksi massa demonstrasi di depan Gedung DPR dan tempat lain
Baca lebih lajut »
Ramai Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Pengusaha Minta Hal IniRamai aksi demo penolakan RUU Pilkada di gedung DPR.
Baca lebih lajut »
DPR Ikut Putusan MK Jika RUU Pilkada Tak Disahkan hingga Pendaftaran PilkadaJika sampai masa pendaftaran paslon pilkada pada tanggal 27-29 Agustus 2024, RUU Pilkada tak kunjung disahkan, maka akan mengikuti putusan MK.
Baca lebih lajut »
Aktivis dan Akademis Ancam Boikot Pilkada Jika DPR Nekat Sahkan RUU PilkadaPara akademis dan aktivis mengancam akan memboikot Pilkada 2024, jika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nekat mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR tepis RUU Pilkada untuk jegal parpol tertentu pada pilkadaWakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi menepis tudingan bahwa materi muatan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang disetujui dalam ...
Baca lebih lajut »