Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU...
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto menegaskan tidak bisa berbuat banyak untuk mengesahkan RUU tentang Perampasan Aset.
Jika pemerintah ingin RUU Perampasan Aset disahkan, maka harus melobi Ketua Umum Partai Politik terlebih dahulu. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR, Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Mahfud MD meminta Komisi III mendukung pengesahan RUU tentang Perampasan Aset.Sementara Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebut saat ini momen yang tepat untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, menyusul banyak laporan masyarakat terkait gaya hidup hedonis penyelenggara negara.
Kehadiran Undang-Undang Perampasan Aset sangat mendesak agar memudahkan merampas aset pelaku kejahatan korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Sebut Pengesahan RUU Perampasan Aset Perlu Izin Ketum Partai, PSI Curigai Aliran Dana ke ParpolPSI mencurigai adanya aliran dana mencurigakan ke partai politik sehingga DPR enggan mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Baca lebih lajut »
Beda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan AsetBeda Tanggapan Bambang Pacul dan Anggota DPR Lain soal RUU Perampasan Aset: Bambang singgung ketum partai soal RUU Perampasan Aset ke Mahfud MD, Anggota DPR lain menyebut menunggu inisiatif Pemerintah.
Baca lebih lajut »
DPR Harus Tampung Aspirasi Publik Soal RUU Perampasan AsetKETUA Komisi III DPR Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyebut, pemerintah harus melobi ketua umum partai politik jika ingin Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset disahkan.
Baca lebih lajut »
DPR: Pemerintah Belum Kirim Naskah Akademik dan Draft RUU Perampasan AsetDraft RUU Perampasan Aset ini Februari masih dibahas dan dimatangkan di internal pemerintah. Sehingga desakan agar mempercepat mestinya disampaikan kepada pemerintah.
Baca lebih lajut »
Bambang Pacul Ungkap Ketum Partai 'Juragan' Soal RUU Perampasan ASETKontroversi pernyataan Bambang Pacul dalam rapat bersama Komite Nasional TPPU, menimbulkan polemik, tak sedikit publik geram atas pernyataannya soal 'Juragan'
Baca lebih lajut »
RUU Perampasan Aset Belum Disahkan, ICW Duga Ada yang Tak Suka Sistem OTTRUU Perampasan Aset sampai saat ini belum disahkan. ICW melihat ada gelagat tidak sika penegakan hukum seperti OTT.
Baca lebih lajut »