DPR gercep membahas RUU Perampasan Aset yang saat ini dalam tahap harmonisasi di pemerintahan.
DPR memastikan gerak cepat membahas Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Naskah akademik dan draf RUU tersebut sedang dilakukan harmonisasi lintas kementerian di level pemerintah.
"Kami tahu RUU ini sangat dibutuhkan. Kami pasti akan bahas segera setelah ada Surpres dan penunjukan wakil pemerintah diterima DPR," kata Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto Kamis . Didik menerangkan RUU Perampasan Aset yang masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2023 itu merupakan inisiatif pemerintah. Sehingga, naskah akademik dan draf RUU tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah."Setelah diterima DPR, maka proses pembahasannya baru bisa dilakukan," jelas Didik.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya sudah melakukan harmonisasi terhadap RUU Perampasan Aset. Dia berharap hasil akhirnya bisa dikirim ke DPR tahun ini."Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa kita kirimkan ke DPR," ucap Yasonna di Gedung Juang Komisi Pemberantasan Korupsi , Jakarta Selatan, Rabu, 8 Maret 2023.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Fenomena Harta Kekayaan Rafael Alun Cs, PSI Singgung DPR Soal RUU Perampasan AsetPSI menilai fenomena pejabat dengan kekayaan jumbo seperti Rafael Alun karena ada kekosongan hukum soal perampasan aset tanpa pemidanaan.
Baca lebih lajut »
Soal RUU Perampasan Aset, Menkumham Yasonna Laoly: Telah Selesai DiharmonisasiMenkumham Yasonna Laoly berjanji segera mengirim draft RUU Perampasan Aset ke DPR.
Baca lebih lajut »
Menkumham Yasonna Sebut RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2023, Berharap Tahun Ini DisahkanMenkumham Yasonna menyebut draft RUU Perampasan Aset ini sudah diharmonisasikan dengan beberapa kementerian dan lembaga.
Baca lebih lajut »
DPR Putuskan Tunda Pengesahan RUU PPRT, Masih Perlu PendalamanAtas keputusan tersebut, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR. Mengingat RUU PPRT belum dibahas dalam Rapat Bamus.
Baca lebih lajut »
1.000 Perempuan Cari Puan Maharani, Ada Apa?Mereka mendesak Ketua DPR Puan Maharani segera mengesahkan RUU PPRT.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR AS Usulkan RUU Pelarangan TikTok, Gedung Putih MendukungGedung Putih mendukung RUU yang diusulkan sejumlah Senator untuk memberi pemerintah kekuatan baru melarang aplikasi video TikTok China
Baca lebih lajut »