RUU Perampasan Aset belum ditentukan masuk Program Legislasi Nasional Prolegnas RUU itu juga belum ditentukan masuk bagian dari kumulatif terbuka yang pembahasannya bisa dipercepat
Anggota Badan Legislasi DPR RI Andreas Hugo Pareira"Belum tahu, nanti kita lihat setelah besok rapat prolegnas, terus kemudian yang mana jadi prioritas, habis itu baru keliatan," kata Anggota Badan Legislasi DPR RI Andreas Hugo Pareira di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2024.
Hugo mengatakan prolegnas mencakup produk undang-undang yang diprioritaskan dalam lima tahun atau bahkan dalam hitungan setahun. Selain itu, terdapat juga kumulatif terbuka yang proses pembahasannya mendesak."Ada juga kumulatif terbuka yang memungkinkan apabila kebutuhan-kebutuhan yang mendesak itu masuk dalam pembahasan yang kumulatif terbuka," ujar Hugo.itu mengatakan RUU maupun revisi undang-undang yang akan ditentukan masuk prolegnas akan dibahas bersama pihak pemerintah.
RUU Masyarakat Hukum Adat yang terus tertunda lebih dari 20 tahun dalam agenda program legislasi nasional itu menemui urgensinya untuk segera disahkan. PEMERINTAH silih berganti namun selama hampir 20 tahun sejak awal diajukan ke DPR pada 2004, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Baleg DPR Mulai Penyusunan Prolegnas, RUU PPRT hingga UU MD3 Masuk, RUU Perampasan Aset?Bob menyampaikan jika Baleg ke depan masih akan menyusun Prolegnas.
Baca lebih lajut »
RUU Perampasan Aset Tak Prioritas, Revisi UU MD3 Malah Masuk ProlegnasBaleg DPR akan revisi UU MD3 meski belum diketahui urgensinya. Sebelumnya, wacana revisi UU MD3 juga kuat berembus.
Baca lebih lajut »
Alasan DPR Cuek dengan RUU Perampasan Aset Karena Tidak Masuk ProlegnasKetua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan mengaku pihaknya sedang fokus menyusun dan menyelaraskan program legislasi nasional (prolegnas) prioritas. Beberapa rancan
Baca lebih lajut »
DPR dan Mitra Komisi Bakal Tentukan Nasib RUU Perampasan AsetRUU perampasan aset kata Bob belum masuk dalam pembahasan Badan Legislasi
Baca lebih lajut »
DPR RI Gantung Nasib RUU Perampasan AsetRUU PPRTakan dilanjutkan pada November mendatang
Baca lebih lajut »
Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri HukumKetua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya bakal membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Menteri Hukum ...
Baca lebih lajut »