Komisi I DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons atau Traktat ...
Jakarta - Komisi I DPR RI bersama Pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang pengesahanTreaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
Pertanyaan itu kemudian dijawab setuju oleh seluruh anggota Komisi I DPR RI dan perwakilan Pemerintah yang hadir, yakni Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, dan Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI Asep N Mulyana. Kemudian, Pasal 2 RUU tentang TPNW yang berbunyi "Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".
Selain Traktat NPT, dia menjelaskan bahwa pengesahan TPNW akan melengkapi pula ratifikasi dua instrumen multilateral lain yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir , dan Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kaesang Pangarep Wanti-Wanti Kader PSI: Kalau Korupsi, Saya 'Sembelih' DuluanKaesang menyampaikan bahwa partainya telah mencoba mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset bagi para koruptor.
Baca lebih lajut »
Besok, RUU ASN Disahkan di Rapat Paripurna DPR RI, Honorer & PPPK Sujud SyukurHonorer dan PPPK sujud syukur setelah tahu RUU ASN akan disahkan di rapat paripurna DPR RI pada Selasa besok (3/10). Ini kabar menggembirakan.
Baca lebih lajut »
Didesak Joe Biden, DPR Amerika Sahkan RUU Anggaran Sementara untuk Mencegah Government ShutdownRUU sementara yang disahkan oleh DPR sengaja disahkan agar dapat menjaga operasi federal tetap berjalan pada tingkat pengeluaran saat ini.
Baca lebih lajut »
Segera Berlaku: Ini Aturan Pemecatan PNS & PPPK!Pemerintah dan DPR RI akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN.
Baca lebih lajut »
Pengamat Energi Minta Pemerintah dan DPR Hati-hati Soal Klausul Power Wheeling di RUU EBETDirektur Eksekutif CESS, Ali Ahmudi Achyak mengatakan pemerintah dan DPR perlu berhati-hati soal klausul power wheeling dalam RUU EBET.
Baca lebih lajut »