Penetapan kawasan konservasi yang sentralistik tersebut mengasingkan peran masyarakat lokal maupun masyarakat hukum adat
Utang yang tembus Rp8.000 triliun saat ini baru mencakup utang pemerintah. Jika ditambah utang pemda dan BUMN, nilainya hampir 70% dari PDB nasional.
“Pengabaian rekognisi atas pengelolaan kawasan konservasi dan areal preservasi oleh masyarakat adat atau komunitas lokal tersebut berpotensi menimbulkan konflik tenurial di masa depan, di mana pasa saat UU KSDAHE berlaku tidak terselesaikan dengan baik akibat landasan hukum yang tidak memadai,” ucap Satrio.
Berdasarkan kajian habitat yang dilakukan pada tahun 2016, maka Hutan Lindung Gunung Batu Mesangat cukup layak untuk dijadikan lokasi pelepasliaran orangutan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Menteri LHK RUU KSDAHE Penting untuk Perkuat Konservasi di IndonesiaMenteri LHK Siti Nurbaya menyampaikan apresiasi atas inisiatif Komisi IV DPR RI untuk membuat RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem KSDAHE
Baca lebih lajut »
Pemerintah, Komisi IV DPR RI, dan Komite II DPD RI Sepakati Naskah RUU KSDAHEJPNN.com : Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) hampir selesai.
Baca lebih lajut »
Pemerintah, Komisi IV DPR dan Komite II DPD RI Sepakati Naskah RUU KSDAHEPemerintah melalui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Komisi IV DPR RI telah menyetujui naskah Rancangan Undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (KSDAHE)
Baca lebih lajut »
DPR RI sahkan RUU KSDAHE menjadi undang-undangDPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ...
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU KSDAHE Jadi Undang-Undang, Atur Pengelolaan Konservasi Sumber Daya AlamDPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (RUU KSDAHE) menjadi Undang-Undang
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna setujui RUU Kepariwisataan menjadi RUU inisiatif DPRRapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 ...
Baca lebih lajut »