RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) bukan sekadar ditunda, tapi dibatalkan dan dianggap tidak ada lagi. Hal ini di lakukan karena RUU KKS dianggap tidak memenuhi mekanisme tata beracara dalam pembuatan legislasi.
Foto ilustrasi. Seorang warga korban gempa tsunami Palu mencari sinyal internet di kantor Telkomsel, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu .Kehidupan warganet Indonesia dalam alam kebebasan berpendapat tidak akan berubah menyusul pembatalan revisi Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber . Pembatalan ditempuh DPR RI pada Jumat .
Mekanisme yang tidak sesuai dengan tata tertib peraturan itu, lanjut Bambang, adalah ketidakhadiran wakil pemerintah. Dalam hal ini, wakil pemerintah adalah Menteri Hukum dan HAM, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Dokumen lembaga SAFEnet menunjukkan RUU KKS dibahas lebih cepat dari RUU KPK. Bila RUU KPK yang sudah disahkan dan diprotes publik dibahas dalam delapan hari kerja, RUU KKS hanya lima hari.
Repotnya, menurut SAFEnet, penyusunan draf RUU KKS ini tidak didasari pada frekuensi pertemuan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan yang cukup.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
7 Masalah RUU KKS yang Akan Disahkan DPRPengamat dan kalangan praktisi membeberkan 7 masalah RUU KKS yang akan disahkan DPR.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Tegaskan RUU KKS Tak Disahkan Akhir SeptemberKomisi I DPR RI Bambang Wuryanto mengatakan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) akan dilanjutkan pada periode 2019-2024.
Baca lebih lajut »
DPR Ungkap Alasan Tunda Pengesahan RUU KKSKomisi I DPR RI mengatakan pendapat masyarakat terkait proses instan legislasi RUU KKS menjadi pertimbangan penundaan.
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR: RUU KKS Ditunda Lantaran 3 Menteri Absen RapatKomisi I DPR RI memutuskan batal mengesahkan RUU KKS karena rapat kerja antara DPR dengan tiga kementerian dibatalkan.
Baca lebih lajut »
RUU KKS Dibahas Ulang DPR Periode 2019-2024Pansus memastikan pembahasan RUU KKS tidak bisa di-carry over DPR selanjutnya.
Baca lebih lajut »
DPR Tunda Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan SiberDPR RI memastikan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) tak disahkan di periode 2014-2019. Ada sejumlah alasan penundaan, berikut ini pertimbangannya: RUUKKS DPR
Baca lebih lajut »