Pemerintah sampai saat ini belum memiliki data yang akurat berkiatan dengan pesantren
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid Al Islamiyah Nahdlatul Ulama , KH Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik rencana pemerintah Indonesia untuk memberikan insentif bagi tenaga pengajar pesantren dan menyiapkan anggaran untuk fasilitas pencegahan Covid-19. “RMI PBNU menyambut baik rencana pemerintah memberikan insentif kepada tenaga pengajar di pesantren,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Jumat .
“RMI PBNU berharap agar penyalurannya dilaksanakan secara tepat dan akurat, mengingat selama ini pemerintah belum memiliki data pesantren dan tenaga pengajar yang akurat. Masih banyak pesantren aktif yang tidak terdaftar, dan sebaliknya, pesantren tidak aktif tapi terdaftar,” ucapnya. “Jangan terlalu kaku. Pemerintah perlu mengajak bicara lebih dalam para pemangku kepentingan pesantren atau organisasi yang menaunginya,” kata Gus Rozin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
PBNU Sampaikan Lima Pokok Pikiran Terkait RUU Ciptaker |Republika OnlinePBNU menyampaikan gagasan dan aspirasi soal RUU Ciptaker jaminan produk halal.
Baca lebih lajut »
PBNU Setuju Penetapan Produk Halal tak Dimonopoli Satu Ormas |Republika OnlineSemua ormas yang berbadan hukum harus diperlakukan sama.
Baca lebih lajut »
OJK NTB: Penyaluran Kredit Capai 23,74 Persen |Republika OnlineOJK NTB: Penyaluran Kredit Capai 23,74 Persen
Baca lebih lajut »
PBNU Setuju Penetapan Produk Halal tak Dimonopoli Satu Ormas |Republika OnlineSemua ormas yang berbadan hukum harus diperlakukan sama.
Baca lebih lajut »
PBNU Sampaikan Lima Pokok Pikiran Terkait RUU Ciptaker |Republika OnlinePBNU menyampaikan gagasan dan aspirasi soal RUU Ciptaker jaminan produk halal.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Hati-Hati Terapkan |em|New Normal |/em|Pesantren |Republika OnlinePemerintah mengkaji kebijakan new normal.
Baca lebih lajut »