Kericuhan terkait dengan dana APBD yang mengendap di bank bermula dari pernyataan Jokowi.
Presiden Joko Widodo naik pitam mendapatkan data yang membuktikan bahwa karena daerah tidak menggunakan secara maksimal kas anggarannya. Pemerintah daerah se-Indonesia ketahuan mengendapkan APBD total Rp 123 triliun di perbankan.
"Saya mengajak kepada seluruh pemda, terutama yang PAD nya besar, yang Dana Bagi Hasilnya besar. Artinya pajak parkir, pajak restoran, hotel yang besar, mulai saya ingatkan mendesain program. Merencanakan program sebelum tahun berjalan," ujar Jokowi. Kekesalan Jokowi ini ditimpali oleh Sri Mulyani yang naik panggung di acara Rakornas dan Forkopimda setelah Jokowi.Sri Mulyani memastikan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pemerintahan daerah supaya alokasi anggaran yang telah disalurkan dari APBN ke APBD bisa betul-betul diminati masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak terima dengan data yang dipaparkan Presiden dan Menteri Keuangan. Dia mengungkapkan data yang diungkapkan belum mencerminkan kondisi riil. Ganjar pun meminta ada komunikasi dengan pemerintah pusat dan daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Presiden Vietnam Mengundurkan Diri Usai Tahu Bawahannya Maling Uang Rakyat - Pikiran-Rakyat.comPresiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc dilaporkan telah mengajukan pengunduran diri di tengah skandal pencurian uang rakyat yang menjerat 'anak buahnya'. presiden vietnam nguyenxuanphuc mundur jabatan korupsi malinguangrakyat pikiranrakyat PRMN
Baca lebih lajut »
Dukun Pengganda Uang di Gresik Ditangkap, Korban Ada yang Setor Uang Rp565 JutaPolres Gresik membongkar praktik dukun penggandaan uang yang telah memakan banyak korban.
Baca lebih lajut »
Beredar Isu Reshuffle Kabinet Dilakukan Jokowi 1 Februari 2023, Mensesneg Pratikno Angkat Bicara - Pikiran-Rakyat.comBeredar Isu Reshuffle Kabinet Dilakukan Jokowi 1 Februari 2023, Mensesneg Pratikno Angkat Bicara: Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menepis kabar adanya perombakan kabinet yang akan dilakukan Jokowi dalam waktu dekat.
Baca lebih lajut »
Jokowi Setujui Perubahan Perpanjang Periodisasi Kepala Desa - Pikiran-Rakyat.comPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui usulan perubahan periodisasi jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. jokowi kepaladesa jabatan 9tahun 6tahun kades dpr pikiranrakyat PRMN
Baca lebih lajut »
19 Tahun Mangkrak, Jokowi Desak UU PRT Segera Disahkan Tahun Ini - Pikiran-Rakyat.com19 Tahun Mangkrak, Jokowi Desak UU PRT Segera Disahkan Tahun Ini: Presiden Jokowi mendesak agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PRT) segera disahkan.
Baca lebih lajut »
Pekerja Rumah Tangga Rawan Kehilangan Hak, Jokowi Minta Pengesahan RUU PPRT Dikebut - Pikiran-Rakyat.comPekerja Rumah Tangga Rawan Kehilangan Hak, Jokowi Minta Pengesahan RUU PPRT Dikebut: Presiden Jokowi meminta dua menteri untuk segera mengesahkan RUU PPRT, mengingat pekerja rumah tangga rentan kehilangan hak.
Baca lebih lajut »