Terlihat sebagian pembantu presiden masih belum bisa menempatkan diri sebagai tokoh publik yang dipandang punya kemampuan membantu menjalankan roda pemerintahan.
Seratus hari pertama Kabinet Merah Putih terganggu oleh riak-riak yang muncul karena perilaku dan pernyataan beberapa tokoh yang seharusnya menjadi panutan karena telah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto untuk turut menjalankan roda pemerintahan.
Semestinya para pembantu presiden menunjukkan kinerja yang tidak hanya sekadar baik, tetapi juga di atas rata-rata, pada 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Rakyat sudah menantikan kabinet ini membuat terobosan-terobosan baru yang mempunyai efek positif terhadap kesejahteraan rakyat. Belum lagi banyak wakil menteri yang seharusnya bisa bersinergi untuk berbagi beban tugas dan tanggung jawab dengan menteri, tidak berjalan sendiri-sendiri, seperti menciptakan matahari kembar di kementerian, atau bahkan terkesan ada kecenderungan bersaing.
Sekolah unggulan Garuda diistimewakan bagi siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dengan IQ di atas 120. Tujuannya adalah mengoptimalkan potensi anak-anak muda bangsa di bidang sains dan teknologi agar mereka mendapatkan pendidikan tinggi ternama di dalam ataupun luar negeri serta mereka dapat berkembang optimal sesuai bakatnya.
Anak-anak usia sekolah dengan berbagai tingkat IQ semestinya mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Anak-anak dengan berbagai keterampilan, minat, bakat semestinya disiapkan fasilitas untuk bertumbuh sesuai kapasitas dan potensi mereka. Dimulai dengan Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, yang meminta kenaikan anggaran kementerian sampai Rp 20 triliun dengan alasan yang tidak meyakinkan. Berikutnya Gus Miftah, utusan khusus presiden yang dianggap menghina seorang penjual es teh.
Akan tetapi, justru terlihat sebagian pembantu presiden masih belum bisa menempatkan diri sebagai tokoh publik yang dipandang mempunyai kemampuan untuk membantu menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, sebagian di antara mereka masih terkesan seperti mengalami euforia dan kaget karena mendadak jadi orang penting di Indonesia.
Pelaksanaannya didasarkan atas sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jelaslah bahwa pendidikan di Republik Indonesia diselenggarakan bagi seluruh anak bangsa, tanpa kecuali, tanpa stratifikasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pramono Anung Janjikan 100 Hari Pertama Atasi Masalah Lahan di JakartaGubernur Terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, berjanji akan fokus menyelesaikan masalah lahan di 100 hari pertama pemerintahannya.
Baca lebih lajut »
Wali Kota Kupang Terpilih Rencanakan 100 Hari PertamaChristian Widodo dan Serena Francis, yang terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang, fokus pada penanganan sampah dan penataan birokrasi di 100 hari pertama mereka.
Baca lebih lajut »
Trump Siapkan 100 Perintah Eksekutif di Hari Pertama JabatanDonald Trump dikabarkan akan langsung menandatangani lebih dari 100 perintah eksekutif di hari pertamanya kembali bertugas sebagai Presiden AS, yang meliputi keamanan perbatasan, deportasi, dan prioritas politik lainnya.
Baca lebih lajut »
100 Perintah Eksekutif Trump di Hari Pertama: Deportasi Massal & Tembok Perbatasan?Ia akan meneruskan pembangunan tembok dan aktifkan kembali Bab 42.
Baca lebih lajut »
Presiden Meksiko Sheinbaum Jelaskan Rencana 100 Hari PertamaClaudia Sheinbaum, presiden Meksiko, menyajikan laporan 100 hari pertamanya, menekankan reformasi konstitusi, perubahan strategi keamanan, dan hubungan dengan AS. Ia berjanji untuk menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi yang mendesak.
Baca lebih lajut »
Wakil Ketua DPR Apresiasi Langkah Jokowi dalam 100 Hari PertamaWakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas langkah-langkah efisiensi dalam penggunaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) selama 100 hari pertamanya. Syamsurizal mencatat beberapa langkah yang telah diambil, seperti pemangkasan anggaran perjalanan dinas, penundaan proyek-proyek mercusuar, dan penundaan belanja modal yang tidak prioritas. Ia menilai langkah-langkah tersebut mempertimbangkan kondisi keuangan Indonesia dan situasi geopolitik global. Selain itu, Syamsurizal juga mengapresiasi langkah Prabowo dalam menata penegakan hukum untuk mencegah kebocoran penerimaan negara.
Baca lebih lajut »