Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan angka pengangguran bisa bertambah banyak di Indonesia. Begini prediksinya: BKF via detikfinance
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan mengungkapkan angka pengangguran bisa bertambah banyak di Indonesia. Khususnya bagi masyarakat yang ekonominya terdampakKepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan angka pengangguran bisa bertambah antara 2,9 juta sampai lebih dari 5 juta orang berdasarkan skenario yang dibuat pemerintah.
Sedangkan pada skenario sangat berat, dijelaskan Febrio pertumbuhan ekonomi nasional akan minus dengan potensi angka pengangguran mencapai lebih dari 5 juta orang. Namun untuk menjaga penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada tingkat pengangguran nasional harus ada keterlibatan banyak pihak dan tidak bisa ditanggung pemerintah sendiri. Pemerintah membutuhkan bantuan Bank Indonesia dan OJK, hingga pihak korporasi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Jumlah Pasien Sembuh Corona di RI Kini 631, Meninggal 535Kabar baik! Pasien yang dinyatakan sembuh dari virus Corona (COVID-19) di Indonesia terus bertambah. Hingga hari ini, total pasien sembuh Corona mencapai angka 631. CoronaUpdate CoronaIndonesia
Baca lebih lajut »
DPD RI: Jangan Berpolemik Seolah Pemerintah Gagal Tangani Corona'Jadi jangan membuat polemik baru dengan membuat isu kemudian membuat di media-media seakan-akan pemerintah gagal...' ata Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai. DPD virusCorona
Baca lebih lajut »
Pesan buat Pemerintah Agar RI Tak Jatuh dalam Krisis Gegara CoronaPesan buat pemerintah untuk menjaga Indonesia agar tak jatuh dalam krisis gara-gara merebaknya Corona.
Baca lebih lajut »
Wabah Corona, Bagaimana Nasib Proyek Hyundai di RI?BKPM menyatakan Hyundai tetap berkomitmen membangun proyek di Indonesia di tengah wabah corona.
Baca lebih lajut »
Komite Basel Sebut Perbankan RI Penuhi Standar InternasionalKomite Basel untuk Pengawasan Perbankan menilai perbankan Indonesia sejajar dengan Australia dan China dalam Program Penilaian Konsistensi Peraturan.
Baca lebih lajut »