Pemerintah akan terus melakukan kebijakan hilirisasi meski ada intervensi dari Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia Pemerintah akan terus melakukan kebijakan hilirisasi meski ada intervensi dari Badan Perdagangan Dunia atau World Trade Organization .
"WTO ini kan biasa saja, jangan buat sesuatu yang luar biasa. Kita kalah di tahap pertama, apakah kita takut dengan itu dan bisa memperlemah daya jual kita? Saya kira tidak," kata dia, Rabu .Dia mengungkapkan sesuai dengan arahan Presiden Jokowi maka pemerintah tidak takut dengan ancaman itu dengan mengajukan banding.
"Ini juga akan menciptakan pekerjaan yang berkualitas. Ini adalah instrumen untuk menciptakan nilai tambah dan kita tidak gentar dengan WTO," imbuh dia.Menurut dia jika memang ada negara yang protes itu adalah hak mereka."Kemarin di G20 sudah disepakati, masing-masing negara menghargai konsep hilirisasi dan tenaga kerja. Jadi negara lain tidak boleh mengintervensi negara lain selama dalam rangka pengembangan ekonomi," ujar dia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Indonesia Kalah Gugatan Nikel di WTO, Jokowi: Kita Banding!Jokowi menegaskan pemerintah akan terus mendorong hilirisasi nikel meski Indonesia kalah gugatan di WTO.
Baca lebih lajut »
Jokowi Perintahkan Pemerintah Banding Kekalahan Sengketa Nikel di WTO |Republika OnlineJokowi menyebut larangan ekspor nikel tingkatkan nilai dari Rp 20 T menjadi Rp 300 T.
Baca lebih lajut »
Tak Gentar WTO, Pemerintah Siap Jalankan Hilirisasi BauksitMeski kalah gugatan larangan nikel oleh Uni Eropa di WTO, Indonesia akan tetap melakukan hilirisasi.
Baca lebih lajut »
Kalah dalam Sengketa Nikel di WTO, Pemerintah akan Ajukan BandingPresiden Joko Widodo, Rabu (30/11), mengatakan pemerintah akan mengajukan banding atas putusan sengketa perdagangan yang menurutnya menguntungkan Uni Eropa. Blok negara tersebut menggugat Indonesia atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pada 2020. Jokowi menegaskan...
Baca lebih lajut »
Fajar Hasan: Pengusaha Bersama Pemerintah Siap Hadapi Uni Eropa dan WTOPengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Fajar Hasan mengatakan putusan WTO agar membuka keran ekspor nikel harus dilawan.
Baca lebih lajut »