Perhapi menyarankan, jika keran ekspor bijih kembali dibuka karena kalah gugatan di WTO, ini yang harus dilakukan pemerintah
"Kita diberi kelebihan dengan sumber daya yang ada. sumber daya ini wajib digunakan semaksimal mungkin untuk kemajuan bangsa dan negara. Jika pemerintah telah memberi sinyal nantinya akan menaikkan tarif ekspor bijih, itu hanya salah satu jalan agar ekspor bijih menjadi tidak menarik atau tidak menguntungkan. Namun masih ada beberapa langkah lainnya yang dapat dilakukan," ungkap Rizal, Selasa .
Selain meningkatkan tarif ekspor, pemerintah juga dapat mengatur jumlah produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Belanja pemegang izin pertambangan. Pembatasan produksi dapat dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral guna menjaga umur cadangan nikel dalam negeri.Selain itu, seperti yang telah dilakukan di batubara, pemerintah juga bisa menerapkan kewajiban Domestic Market Obligation bagi para pemegang izin produksi pertambangan nikel.
Rizal juga mengungkapkan, tuntutan dari Uni Eropa juga harus menyadarkan pemerintah akan kepastian dan kenyamanan berinvestasi. Indonesia, telah mengeluarkan berbagai izin kepada para investor, namun dalam pelaksanaannya masih banyak hambatan di lapangan.Tidak jarang, izin yang telah diterbitkan, tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya dukungan di daerah. Kepastian hukum terhadap izin pun terkadang menjadi pertanyaan tersendiri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ini Dia 'Harta Karun' Incaran Dunia di SulawesiSebagian besar cadangan nikel berada di Pulau Sulawesi. Sulawesi pun penuh tambang Nikel.
Baca lebih lajut »