DPR meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan kisruh implementasi transaksi jalan tol nontunai tanpa sentuh (nirsentuh) atau multi lane free flow (MLFF).
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Kisruh pembatalan uji coba transaksi jalan tol nontunai tanpa sentuh atau multi lane free flow disinggung dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN.
Adapun, sistem bayar tol tanpa berhenti atau MLFF ini semula ditargetkan uji coba pada 1 Juni 2023 di Bali. Namun, Roatex, perusahaan teknologi asal Hungaria telah menghentikan rencana tersebut akibat adanya perbedaan visi pihak Hungaria dengan PT Roatex Indonesia Toll System . "Sekarang BUJT dipaksa untuk bayar US$80 juta dolar atau Rp1,2 triliun kepada investor Roatex di mana alat ini belum bisa dipergunakan tapi ini dipaksakan untuk bayar," ujarnya.
Lebih lanjut, Andre mempertanyakan minimnya kepercayaan pemerintah terhadap teknologi serupa MLFF, yakni let it flow yang dioperasikan oleh PT Jasamarga Tollroad Operator sejak lama. Namun, dalam perjalanan, Roatex Hungaria ingin agar sistem ini diterapkan sesuai dengan yang telah mereka terapkan di Hungaria. Di Hungaria, operator jalan tol berada di bawah kontrol pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Proyek Jalan Pemprov Sulsel di Soppeng Mandek-Kontraktor KaburLegislator DPRD Sulsel menyoroti sejumlah proyek pembangunan jalan di Soppeng mandek gegara kontraktor kabur. Pemprov Sulsel diminta menindaklanjuti hal itu.
Baca lebih lajut »
Perusahaan Kontraktor Tambang di Kalimantan Serap Listrik Hijau PLN |Republika OnlinePLN terus berupaya menggandeng perusahaan yang ingin menggunakan energi bersih.
Baca lebih lajut »
Ditanya Soal Kemungkinan Adanya Hukuman Mati untuk Koruptor, Mahfud MD: DPR Gak SetujuDitanya Soal Kemungkinan Adanya Hukuman Mati untuk Koruptor, Mahfud MD: DPR Gak Setuju: Menkopolhukam Mahfud MD menyebut setuju adanya hukuman mati bagi koruptor yang melakukan kejahatan luar biasa.
Baca lebih lajut »
Dibanding Marketplace, Mendikbud Diminta Fokus Tuntaskan Satu Juta GuruDPR ingatkan program satu juta guru belum tuntas meski dua tahun berjalan
Baca lebih lajut »
DPR: Marketplace Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Tenaga Pendidik IndonesiaMarketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan.
Baca lebih lajut »
Telah Sepakat di DPR, Biden Teken UU Plafon Utang |Republika OnlineBiden berterima kasih Demokrat dan Republik sepakat untuk selamatkan negara dan warga
Baca lebih lajut »