Revisi UU TNI dan Polri Layak Dihentikan, Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres

Presiden Berita

Revisi UU TNI dan Polri Layak Dihentikan, Presiden Diminta Tak Keluarkan Surpres
DemokrasiHamFenomena
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 38 sec. here
  • 11 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 49%
  • Publisher: 70%

Presiden Jokowi diharapkan tidak mengeluarkan surpres persetujuan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri.

Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan seusai memberikan pengarahan dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Jakarta, Rabu .

Menurut Isnur, jika Presiden Jokowi tetap mengirimkan surpres persetujuan pembahasan kedua RUU itu, publik patut mempertanyakan komitmen Presiden Jokowi terhadap demokrasi dan perlindungan HAM. ”Ini akan memukul mundur capaian demokrasi pascareformasi dan menjadi warisan yang sangat buruk dari Pak Jokowi di akhir masa pemerintahannya,” ujarnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang Aan Eko Widiarto menyampaikan, ada dua pilihan yang bisa diambil Presiden Jokowi untuk menindaklanjuti suara penolakan dari kalangan masyarakat sipil. Pertama, Presiden tidak perlu mengeluarkan surpres. Kemudian pilihan kedua, surpres tetap dikirim, tetapi pemerintah harus tegas menghapus pasal-pasal yang dinilai melemahkan demokrasi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Demokrasi Ham Fenomena Utama Ruu Tni Baleg Dpr Surat Presiden Surpres Ruu Polri

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPRRUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-28 13:17:12 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Muncul Isu Dwifungsi TNI Kembali Muncul Lewat RUU, Begini Respons Ketua Fraksi GerindraMuncul Isu Dwifungsi TNI Kembali Muncul Lewat RUU, Begini Respons Ketua Fraksi Gerindrakekhawatiran dwifungsi TNI kembali muncul usai RUU TNI menjadi RUU Inisiatif DPR untuk direvisi
Baca lebih lajut »

RUU TNI-Polri Tambah Usia Pensiun, PDIP Sorot Potensi Anggaran BengkakFraksi PDIP menyoroti potensi kenaikan anggaran lewat revisi UU TNI dan Polri yang akan mengubah batas usia pensiun anggota dari 58 menjadi 60 tahun.
Baca lebih lajut »

RUU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Disepakati Jadi Inisiatif DPRRUU Kementerian Negara, Keimigrasian, TNI dan Polri Disepakati Jadi Inisiatif DPRDPR RI menyepakati empat revisi undang-undang menjadi rancangan undang-undang (RUU) menjadi usul inisiatif lembaga tersebut.
Baca lebih lajut »

4 RUU Disahkan Menjadi Draf Inisiatif DPR, Ada soal Polri & TNI4 RUU Disahkan Menjadi Draf Inisiatif DPR, Ada soal Polri & TNIJPNN.com : DPR menyetujui empat Revisi Undang-Undang (RUU) hasil inisiatif Badan Legislasi (Baleg) menjadi draf aturan prakarsa legislatif. Apa saja itu?
Baca lebih lajut »

DPR Gelar Paripurna Sahkan 4 Revisi UU Inisiatif, RUU Polri hingga TNIDPR Gelar Paripurna Sahkan 4 Revisi UU Inisiatif, RUU Polri hingga TNIRevisi UU Polri, TNI, Imigrasi dan Kementerian Negara akan disahkan menjadi revisi UU inisiatif DPR dalam paripurna hari ini.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 14:59:02