Usai menjadi polemik dan aksi protes penolakan Revisi UU Pilkada, akhirnya DPR RI secara resmi membatalkan Revisi UU Pilkada, ini poin-poin UU Pilkada yang kontroversi
"Yang akan berlaku adalah keputusan JR MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora," tegas Dasco Kamis 22 Agustus 2024 dikutip Antara.Sebelumnya, Badan Legislasi DPR RI dijadwalkan Rapat untuk merevisi UU Pilkada yang telah diputuskan putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas dan batas usia cagub-cawagub dalam Pilkada 2024 .
Kemudian dalam putusan MK yang disahkan 20 Agustus 2024, MK mengubah syarat ambang batas menjadi 6,5 persen sampai 10 persen tergantung jumlah Daftar Pemilih Tetap , dengan begitu PDIP dan Anies bisa mencalonkan Cagub-Cawagub.Poin kedua dalam UU Pilkada Nomor 70/PPU-XXII/2024, dalam UU Pilkada sebelumnya, batas usia minimal calon Gubernur 30 tahun, dan 25 tahun untuk calon bupati/wali kota
Perkumpulan Alumni Unika Atma Jaya memberikan tanggapan terkait Revisi Undang-undang Pilkada yang saat ini menjadi isu panas di Indonesia. Pendukung Anies Baswedan yang tergabung dalam Humanies Project berhasil menggalang donasi hingga Rp185 juta hanya dalam satu jam, guna mendukung aksi demo di DPR.
Setiap orang pasti ingin dompetnya tebal karena dipenuhi uang. Keinginan tersebut kini bisa terwujud dengan mudah. Caranya tentu dengan merebut saldo DANA gratis.
Revisi Uu Pilkada Baleg Dpr Putusan Mk Pilkada 2024 Cagub Cawagub
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi UU Pilkada Batal, KPU Sudah Siapkan Draf Revisi PKPU Sesuai Putusan MKKetua KPU RI Mochammad Afifuddin pihaknya telah menyiapkan draf revisi Peraturan KPU PKPU Nomor 82024 tentang pencalonan kepala daerah
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Sufmi Dasco Tegaskan Revisi UU Pilkada Batal!Pimpinan DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan revisi UU Pilkada batal. Dengan batalnya revisi UU ini, Pilkada 2024 digelar menggunakan aturan sesuai putusan MK.
Baca lebih lajut »
Pimpinan DPR Bantah Revisi UU Pilkada Batal karena DidemoWakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad membantah pihaknya membatalkan rapat paripurna pengesahan revisi UU Pilkada karena terjadi eskalasi demonstrasi mahasiswa
Baca lebih lajut »
Pakai Putusan MK, Pimpinan DPR RI Batalkan Revisi UU PilkadaWakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad tegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi acuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Revisi UU Pilkada pun batal.
Baca lebih lajut »
Tolak Revisi UU Pilkada, Massa Tutup Ruas Tol Dalam Kota Depan DPRMassa memindahkan barrier ke badan jalan, lalu dibakar hingga memicu kobaran api disertai asap pekat yang membumbung tinggi.
Baca lebih lajut »
Breaking News: DPR Batal Sahkan Revisi UU, Pilkada Ikuti Putusan MKPada saat pendaftaran pilkada pada 27 Agustus, yang akan berlaku adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora.
Baca lebih lajut »