RUU tentang Kementerian Negara akan dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang
Publik pun harus dilibatkan dalam mematangkan aturan serta kebijakan itu agar saat pembatasan pembelian BBM subsidi berlaku, masyarakat sudah bersiap menghadapi hal tersebut.
"Bisa jadi di paripurna ini kalau keburu. Kalau enggak keburu ya paripurna minggu depan," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .Namun, pihaknya menargetkan beleid itu disahkan maksimal 30 September 2024. "Maksimal tanggal 30 september. G30S DPR. Karena tanggal 1-nya sudah periode yang baru," ujar Awiek."Dua Revisi UU DIM-nya sudah selesai, yakni Revisi UU Kementerian negara sudah ada di DPR sekarang DIM-nya.
RUU tentang Perubahan Keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dibahas diam-diam kini belum jelas kapan akan dibawa ke paripurna.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi UU Kementerian, Pemerintah Tak Keberatan Batas Jumlah Kementerian DihapusPekan depan, Baleg DPR dan pemerintah akan memulai pembahasan revisi UU Kementerian Negara.
Baca lebih lajut »
Mengapa Revisi UU Kementerian Negara Didesak untuk Dihentikan?DPR tengah mengebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sebaliknya, publik menolak. Mengapa demikian?
Baca lebih lajut »
Terima Surat Presiden, DPR Tugasi Baleg Bahas Revisi UU Kementerian Negara dan KeimigrasianDiterimanya surat presiden tersebut usai dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Kementerian negara, Kabinet Bakal Disesuaikan dengan Kebutuhan PresidenPemerintah setuju dengan usulan Badan Legislasi Baleg DPR RI yang mengusulkan jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan presiden
Baca lebih lajut »
Indonesia Intensifkan Kemitraan Nonbisnis dengan Negara Kecil dan BerkembangRI memiliki modal cukup besar untuk membantu negara-negara berkembang lain atau negara-negara kecil.
Baca lebih lajut »
Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian NegaraBerita Baleg DPR Bahas Dihilangkannya Batasan Jumlah Kementerian di Pemerintahan Selanjutnya di RUU Kementerian Negara terbaru hari ini 2024-09-09 18:15:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »