Rekomendasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi
. Lantas, apa saja rekomendasi kebijakan tersebut?Arfianto menekankan perlunya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait penguatan pengawasan partisipatif dan penyederhanaan proses pelaporan pelanggaran pemilu.“Bawaslu perlu menyederhanakan aturan pelaporan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat,” ujarnya dalam diskusi bertajuk “Memperkuat Pengawasan Partisipatif Pasca Tahun Politik 2024" yang dipantau Suara.com via zoom meeting, Kamis .
“Kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat melalui pembentukan kelompok pengawas mandiri berbasis komunitas,” ujarnya.Ia juga menyoroti pentingnya audit terbuka terhadap struktur birokrasi pengawasan pemilu dan evaluasi berkala untuk memastikan laporan masyarakat diproses dengan cepat dan efektif.
“Koordinasi yang solid antara Bawaslu pusat, daerah, dan organisasi masyarakat sipil harus terus ditingkatkan,” tegasnya.Rekomendasi terakhir adalah mendorong Bawaslu untuk mempererat kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil dan kelompok berbasis komunitas . Kemitraan ini dapat mencakup pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan bersama.
“Kolaborasi semacam ini penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif di seluruh tingkatan,” tutup Arfianto. Acara diskusi yang digelar secara daring ini menggarisbawahi pentingnya peran aktif masyarakat dan institusi dalam mewujudkan Pemilu yang bersih dan demokratis.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Keunggulan Jadi Nasabah BRI Prioritas, Menikmati Kenyamanan dan Layanan Eksklusif di Sentra Layanan PrioritasProgram ini dirancang untuk memberikan pengalaman perbankan yang eksklusif bagi nasabah.
Baca lebih lajut »
Nikmati Layanan Eksklusif dan Kenyamanan sebagai Nasabah BRI Prioritas di Sentra Layanan PrioritasUntuk menjadi nasabah prioritas di BRI, nasabah harus memiliki asset under management (AUM) minimal sebesar Rp 500 juta.
Baca lebih lajut »
Revisi UU Pilkada Lewat Omnibus Law RUU Politik Belum PrioritasKetua Badan Legislasi DPR, Bob Hasan, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) melalui mekanisme omnibus law RUU Politik belum menjadi prioritas. Hal ini disampaikannya sebagai respons terhadap usulan mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah dari langsung menjadi dipilih oleh DPRD. Bob mengatakan bahwa revisi UU Pilkada belum dalam agenda program legislasi nasional jangka menengah 2024-2029. Meskipun demikian, dia tidak menutup kemungkinan perubahan sistem pilkada tersebut bisa disalurkan lewat RUU Politik.
Baca lebih lajut »
Temukan Rekomendasi Salon hingga Restoran Terdekat dengan Sabrina BRIMencari rekomendasi salon dan rekomendasi restoran terdekat kini semakin mudah dengan bantuan Sabrina BRI.
Baca lebih lajut »
Saldo Minimal untuk Jadi Nasabah Prioritas BRI-Mandiri-BNI-BTN-BCASyarat saldo minimum di bank BRI, BCA, BTN, BNI, dan Mandiri untuk menjadi nasabah prioritas.
Baca lebih lajut »
Transparansi Harus Jadi Prioritas untuk Selesaikan Kasus Harun MasikuMomentum ini harus dimanfaatkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan lembaga terkait untuk meningkatkan upaya penegakan hukum
Baca lebih lajut »