Komisi VII DPR RI menggelar rapat tertutup terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas)
Rapat yang dihadiri segelintir anggota Dewan itu mengundang pimpinan dan pengurus dua asosiasi hulu industri migas representatif di antaranya Indonesian Petroleum Association dan Asosiasi Perusahaan Migas Nasional .
Misalkan penentuan status badan usaha khusus yang menjadi pengatur sekaligus operator dari industri hulu migas diberikan kepada badan usaha dengan bentuk Biro Koordinasi Kontraktor Asing yang sempat berada di bawah PT Pertamina awalnya. “Untuk eksplorasi itu kan memerlukan peralatan-peralatan juga mereka ingin bebas dari pajak,” tuturnya.
“SKK Migas kira kira mau di BUK-kan, tapi jangan SKK Migas dong kan sudah ada Pertamina yang siap,” kata Mustiko saat ditemui Bisnis selepas rapat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
SKK Migas Catat Nilai Pengadaan Industri Hulu Mencapai Rp 91 Triliun |Republika OnlineSKK Migas mencatat nilai pengadaan industri hulu migas mencapai 6,08 miliar dolar AS.
Baca lebih lajut »
Undang-undang Perlindungan PRT Mendesak, Menaker: Pemerintah Siap BerdiskusiMenaker, Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah telah beberapa kali menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah...
Baca lebih lajut »
SKK Migas Tingkatkan TKDN di Industri Hulu Migas, Ingin Lebih dari Rp58,9 TriliunSKK Migas menargetkan pertumbuhan TKDN di industri hulu migas sebesar 64,75 persen atau Rp58,9 triliun dari total pengadaan barang dan jasa pada 2022.
Baca lebih lajut »
Menkopolhukam desak pengesahan RUU PPRT - ANTARA NewsANTARA - Pemerintah dan Komnas HAM mendorong percepatan pengesahan Rancangan Undang Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang. ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Berharap RUU PPRT Disahkan Sebelum Masa Paripurna SelesaiKomnas HAM RI berharap Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), segera disahkan menjadi undang-undang
Baca lebih lajut »