Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyatakan bahwa desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengalami revisi atas permintaan langsung Presiden Prabowo Subianto. Prabowo menginginkan bangunan yang kokoh dan modern, sehingga desain awal hasil sayembara perlu diubah. Kementerian PU masih bertanggung jawab atas desain gedung tersebut, sementara pembangunan infrastruktur baru akan lebih banyak ditangani oleh Otorita IKN.
Sabtu, 08 Februari 2025 pukul 12.00 WIB, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti membahas desain Gedung Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara ( IKN ) yang mengalami revisi beberapa waktu lalu. Hal ini merupakan permintaan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Diana menyatakan bahwa Prabowo menginginkan desain gedung direvisi untuk menghasilkan bangunan yang kokoh dan modern. 'Kemarin bahkan kita dipanggil presiden melihat bagaimana perencanaan legislatif dan yudikatif.
Kemarin kan memang ada perubahan desainnya, karena presiden penginnya bangunan yang ada di kita itu yang kokoh, yang modern,' kata Diana di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2025) kemarin. Kondisi ini memaksa Kementerian PU untuk mengubah hasil sayembara yang telah ditetapkan. Desain gedung legislatif dan yudikatif masih berada di bawah tanggung jawab PU, sementara pembangunan infrastruktur baru akan lebih banyak ditangani oleh Otorita IKN. 'Ini kemarin kita asistensikan dulu, kita koordinasikan dulu kepada beliau untuk mohon arahan harusnya seperti apa. Beliau menyampaikan saya pengin pembangunan yang kokoh, yang modern. Karena Indonesia itu ya harusnya sekarang menunjukkan yang lebih kokoh, yang lebih modern,' ujarnya. Diana memastikan bahwa pembangunan IKN masih berjalan normal. Namun, saat ini tanggung jawab untuk pembangunan proyek baru lebih banyak berada di bawah naungan Otorita IKN. 'Otorita IKN akan melanjutkan pembangunan yang dari Otorita IKN juga ada dana khusus dari Kementerian Keuangan, alokasinya kepada otorita IKN. Ada yang untuk pengelolaan, kemudian juga ada untuk kelanjutan pembangunan,' terang dia. Kementerian PU akan melanjutkan proyek-proyek pembangunan yang telah berjalan dan berkontrak sebelumnya, seperti proyek Gereja Basilika Nusantara hingga Hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun demikian, efisiensi anggaran PU yang cukup besar membuat PU perlu melakukan penyesuaian. 'Kemarin kita bayarnya terakhir uang muka, berarti dia kan masih ada pendanaan yang bisa kita lakukan di tahun 2025 ini. Sambil nanti kita melihat ke belakangnya ini harus seperti apa perlakuannya. Kita masih exercise terus. Doakanlah mudah-mudahan tidak berhenti semuanya dan tetap berjalan. Tapi mungkin kalau agak direlaksasi, mungkin kita akan lakukan relaksasi,' ujar Diana. Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan IKN bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyatakan bahwa desain gedung legislatif telah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan. 'desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,' ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari sumber
IKN Presiden Prabowo Gedung Legislatif Gedung Yudikatif Kementerian PU Otorita IKN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Prabowo Minta Desain Gedung Legislatif dan Yudikatif IKN DiperbaruiPresiden Joko Widodo meminta desain gedung legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur untuk direvisi. Ia menganggap desain yang ada kurang megah. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan akan membentuk tim untuk merevisi desain dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.
Baca lebih lajut »
Kenapa Prabowo Desain Ulang Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN?Gedung legislatif dan yudikatif di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) kini didesain ulang. Apa keinginan Presiden Prabowo Subianto?
Baca lebih lajut »
Desain Gedung Legislatif-Yudikatif di IKN Dikaji Ulang, Otorita: Bukan Masalah AnggaranJuru Bicara Otorita IKN Pantouw mengatakan pengkajian ulang dilakukan karena ada masukan dari Presiden Prabowo Subianto.
Baca lebih lajut »
Prabowo Ingin Ibu Kota Pindah ke IKN 2028, Pembangunan Gedung Parlemen DikebutPresiden Prabowo Subianto menargetkan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 mendatang. Maka, pembangunan gedung dan ekosistem parlemen bakal dikebut.
Baca lebih lajut »
Proyek infrastruktur legislatif-yudikatif IKN dilelang Februari 2025Proyek pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur ...
Baca lebih lajut »
Presiden Prabowo Lanjutkan Pembangunan IKN Rp48,8 TriliunMenteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IKP) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pemerintah Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. AHY menuturkan bahwa Prabowo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama empat tahun ke depan, dari 2025 hingga 2029. Pembangunan IKN era Prabowo akan berfokus pada kawasan Legislatif dan Yudikatif, sementara kawasan eksekutif seperti Istana Garuda sudah rampung.
Baca lebih lajut »